Batalkan Penerimaan PPPK, Pemprov Sumut Dinilai Tak Peduli Guru Honor

Ahmad Arfah Fansuri - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 15:01 WIB
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi (Ahmad Arfah/detikcom)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi (Ahmad Arfah/detikcom)
Medan -

Sejumlah guru honorer di Sumatera Utara (Sumut) mendatangi kantor DPRD Sumut. Kedatangan guru ini memprotes pembatalan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun 2021.

"Hari ini minimal 10.991 orang dirugikan dengan kondisi ini. Walaupun nanti berapa formasi itu dipenuhi, kita nggak tahu. Cuma untuk memenuhi itu saja kita nggak diperbolehkan, nggak dibuka aksesnya," kata Ketua Forum Honorer Indonesia, Andi Subakti, di DPRD Medan, Selasa (13/7/2021).

Andi mengatakan hal ini karena pihaknya sebelumnya mendapatkan informasi akan dibuka 10.991 lowongan PPPK yang akan dibuka di Sumut. Namun pembukaan lowongan itu akhirnya dibatalkan oleh Pemprov Sumut.

"Saya betul nggak paham. Gubernur ini apa yang dibisikkan ke dia. Kok begitu dia, begitu cintanya dengan dunia pendidikan, kok seperti itu dia tiba-tiba berubahnya," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komis E DPRD Sumut, Jumadi, yang menerima para guru, mengatakan pihaknya sebelumnya sudah mendapatkan laporan terkait dibukanya lowongan untuk PPPK. Namun, untuk pembatalan, pihaknya belum menerima laporan.

Suasana Guru Honorer Diterima Komisi E di Gedung DPRD Sumut (Ahmad Arfah/detikcom)Suasana guru honorer diterima Komisi E di Gedung DPRD Sumut (Ahmad Arfah/detikcom)

"Belum ada laporan pembatalan, nanti akan kami tanyakan ke Plt Sekda yang juga menjabat sebagai Sekwan DPRD Sumut," ucap Jumadi.

Namun Jumadi menyayangkan jika benar penerimaan PPPK itu dibatalkan. Jumadi menilai pembatalan penerimaan PPPK ini sebagai bentuk Pemprov Sumut tidak perduli terhadap nasib guru honor.

"Kalau begini kan menunjukkan Pemprov Sumut nggak peduli sama guru honor. Nanti kita akan terus mendorong agar penerimaan ini terus berlanjut," tuturnya.

Tanggapan Gubsu Edy

Secara terpisah, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan penerimaan PPPK ditunda. Hal ini karena dana yang disediakan akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Bukan membatalkan, ditunda, sampai Rp 600 M itu menggajinya. Saat kondisi seperti ini Rp 600 M, saya butuh infrastruktur. Ada uang Rp 600 M, tapi saya fokuskan ke infrastruktur. Jalan-jalan kita ini begitu buruk. Tahun depan kita anggarkan, tahun ini tolong ditunda dulu," jelasnya.

Simak juga 'Amarah Gubsu Edy Saat Sidak 5 Kantor Dinas: Banyak yang Main-main!':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)