Pemprov Sulsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membayarkan semua tunggakan Wisata COVID-19. Pembayaran dilakukan ke setiap vendor yang terlibat program Wisata COVID-19.
"Sudah tadi pagi saya transfer (pembayaran ke vendor). Saya tidak ingat jumlahnya karena dibayarkan ke masing-masing orang," kata Kepala BPBD Sulsel Ni'mal Lahamang kepada detikcom, Selasa (13/7/2021).
Pembayaran ini terhitung mulai Januari hingga Maret. Rata-rata tagihan yang dibayarkan akumulasi dari jumlah bulanan dan jumlah mingguan yang dibebankan kepada Pemprov Sulsel.
Dia juga memohon maaf atas keterlambatan ini lantaran menunggu proses audit.
"Kemarin kan diaudit dulu karena jangan sampai ada temuan lain. Alhamdulillah saat ini sudah tidak ada lagi (tunggakan). Setelah menerima uangnya, langsung saya transfer," ucapnya.
Saat ini, kata Ni'mal, pihaknya masih mengoperasikan enam posko COVID-16 untuk berjaga-jaga di masa tingginya kasus dalam beberapa bulan terakhir. Posko itu dipertahankan karena banyaknya elemen yang terlibat di sana, seperti tenaga kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.
Ponakan Nurdin Abdullah dkk Tagih Pemprov
Kasus tagihan para vendor ini bermula ketika beberapa pemilik vendor mendatangi kantor Gubernur Sulsel untuk menagih sisa pembayaran dari program Wisata COVID-19. Program ini diinisiasi oleh Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah. Dalam program ini, masyarakat yang berstatus OTG ditempatkan di sejumlah hotel di Makassar.
Warga juga mendapatkan fasilitas makanan dan penginapan gratis karena seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov Sulsel.
Kepala Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief menyebut tagihan Wisata COVID-19 itu mencapai Rp 20 miliar dan jumlah yang belum terbayar sekitar ratusan juta rupiah.
Keponakan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, Fita, sempat mendatangi mendatangi kantor Gubernur Sulsel untuk menagih utang katering dan Wisata COVID. Fita datang bersama pengusaha katering dan hotel lainnya yang juga senasib dengannya.
"Wisata COVID tidak ada yang terbayar sampai sekarang. Empat bulan," kata Fita sambil menangis saat ditemui wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (9/7).
Fita mengaku mengalami kerugian karena ada tagihan Rp 600 juta yang belum dibayarkan. Pembayaran macet pada awal 2021.
"Saya bulan Januari sampai Maret (tagihan belum dibayarkan)," kata Fita.
(fiq/jbr)
