Ide Vaksin Berbayar Muncul dari Rapat KPC-PEN, Tidak Pakai APBN

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 11:53 WIB
Vaksin Covid: Apa perbedaan vaksin China, Sinovac dan Sinopharm serta merek-merek lain?
Ilustrasi (BBC World)
Jakarta -

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kronologi vaksin gotong royong (VGR) Corona berbayar. Menkes Budi mengatakan vaksin Corona berbayar hanya opsi bagi warga.

"Untuk memberikan background Bapak-Ibu, tanggal 26 Juni itu, ada rapat di Kementerian Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang speed-nya 10-15 ribu per hari. Dari target 1,5 juta, baru 300 ribu. Jadi ada concern, ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong," kata Budi dalam rapat Komisi IX DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Selasa (13/7/2021).

"Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan masuk juga individu," imbuhnya.

Hasil pembahasan vaksin Corona berbayar di KPC-PEN kemudian dibawa ke rapat terbatas kabinet. Singkat cerita, usulan vaksin Corona berbayar kemudian diharmonisasi dan dikeluarkan aturannya.

"Kemudian ini dibahas bersama, karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC-PEN, kemudian sempat kita bawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni. Habis dari situ, Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmonisasi, kita keluarkan," ujarnya.

Menkes Budi mengatakan vaksin Corona berbayar ini tidak menggunakan anggaran negara. Harapannya, pihak swasta dapat bergerak cepat dengan vaksin Corona ini.

"Pertama memang vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini. Vaksin gotong royong kita lihat seharusnya mash bisa lebih cepat, karena swasta harusnya lebih cepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," ucap Menkes Budi.

"Kita juga lihat vaksinasi gotong royong ini tidak menggunakan APBN. Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Jadi tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran," sambungnya.

Kepada anggota Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan, Menkes Budi mengatakan vaksin Corona berbayar hanya opsi dan warga tidak harus menggunakan. Warga, kata Budi, tetap diberi akses vaksin Corona gratis.

"Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus. Tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringankan beban APBN," imbuhnya.

Simak Video: Pandu Riono Sebut Vaksin COVID-19 Berbayar Tak Sesuai Janji Presiden

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/tor)