Vaksin Berbayar Dinilai Berisiko Ciptakan Ketidakadilan

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 07:22 WIB
Doctors wearing PPE uniforms white gloves are inoculating the arm muscles to prevent COVID 19.
Ilustrasi Vaksin (Foto: Getty Images/iStockphoto/Worayuth Kamonsuwan)
Jakarta -

Pakar sosiologi bencana, Sulfikar Amir, menjadi salah satu pembuat petisi menolak vaksinasi berbayar di Indonesia. Amir mengatakan vaksin berbayar dapat menciptakan ketidakadilan vaksinasi di masyarakat.

"Karena yang namanya komersialisasi vaksin itu punya risiko menghambat penyebaran distribusi vaksin, secara merata ke seluruh warga indonesia dan kemudian bisa jadi akan menciptakan ketidakadilan vaksin, karena akhirnya orang yang punya duit bisa mendapatkan vaksin lebih dulu," ujar Amir saat dihubungi, Senin (12/7/2021).

Petisi ini diketahui dibuat bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono dan Irma Handayani dari Lapor COVID. Amir mengatakan pembuatan petisi ini sudah dilakukan sejak awal tahun, dimana menurutnya saat itu Kementerian BUMN mengeluarkan program vaksin mandiri.

"Jadi petisi itu memang kita sudah buat sejak awal mungkin sekitar bulan Januari atau Februari, waktu itu pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa seluruh warga Indonesia mendapatkan vaksin secara gratis. Lalu kemudian pihak Kementerian BUMN mengeluarkan program vaksin mandiri bekerjasama dengan Kadin yang kemudian diganti menjadi program vaksin gotong royong," kata Amir.

"Kita sebenarnya awalnya menolak karena memang vaksin gotong royong ini punya potensi untuk terjadinya komersialisasi vaksin. Tetapi kemudian pada saat itu menteri BUMN mengatakan bahwa vaksin gotong royong ini sifatnya juga gratis tapi pembiayaanya itu ditanggung oleh perusahaan yang akan mendaftar sebagai penerima vaksin gotong royong ke Kadin, jadi kadin yang mengkoordinasi, akhirnya mereka melakukan itu dan mereka sudah membeli 1 juta dosis Sinovac dari China," sambungnya.

Namun, kata Amir vaksin ini justru dijual secara individu dengan difasilitasi oleh aturan dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, hal ini membuktikan ketidakkonsistenan terhadap program vaksinasi yang dibuat.

"Tetapi lalu kemudian ternyata, ada perubahan yang difasilitasi Menteri Kesehatan melalui aturan Kementerian Kesehatan yang membolehkan vaksin gotong royong dijual eceran secara individu. Artinya mereka tidak konsisten terhadap program yang mereka buat sejak awal, makanya kita menolak," tutur Amir, guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura ini.

Dengan adanya komersial vaksin ini dinilai dapat membahayakan program vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah. Serta dapat memperlama durasi pandemi di Indonesia.

"Nah logika-logika komersial ini sebenernya membahayakan program vaksinasi yang sedang kita lakukan di Indonesia, dimana target kita kan untuk mencapai herd immunity 70% populasi tervaksinasi dan kalau kita lihat memang cara mereka mengelola vaksin gotong royong ini berantakan," ujar Amir.

"Dia punya potensi akan memperlambat laju vaksinasi melalui kendala finansial dan bisa jadi akan memperlama durasi pandemi," pungkasnya.

Simak Video: Pro-Kontra Vaksin Corona Berbayar

[Gambas:Video 20detik]