Ramai Penolakan Vaksin Berbayar, Konsistensi Jokowi Disorot

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 07:00 WIB
Jakarta -

Irma Handayani dari LaporCovid19 bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono dan ilmuwan Sulfikar Amir membuat petisi menolak vaksinasi berbayar di Indonesia. Irma menilai vaksin berbayar merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat.

"Pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara. Termasuk di antaranya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan diam-diam justru mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 19 Tahun 20211 sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tidak etis, yaitu vaksinasi berbayar untuk individu/perorangan. Praktik seperti ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi," ujar Irma dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7/2021).

Irma juga menilai hal ini merupakan bentuk inkonsistensi nyata dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada pengujung tahun lalu, Jokowi menyatakan bahwa vaksin COVID-19 diberikan secara gratis.

"Hal ini juga jelas sebuah bentuk kebohongan dan inkonsistensi nyata dari janji Presiden Joko Widodo yang menyatakan pada Desember 2020 lalu bahwa Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat," tuturnya.

Irma menuturkan vaksin mandiri ini melanggar konstitusi, undang-undang kesehatan hingga undang-undang dasar. Di mana dalam aturan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan dan fasilitas.

"Melanggar semangat dan mandat konstitusi, Undang undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjamin hak atas kesehatan setiap warga negara," kata Irma.

"UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1) secara khusus menyebutkan: Setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," sambungnya.