TV Rekondisi, Kerry dan Cekal

Jakarta - Kamis (23/3/2006) ini, media nasional mengangkat isu yang berbeda-beda. Ini tercermin dari judul-judul yang terpampang pada halaman depannya. Dengan judul Jangan Gamang Hadapi Globalisasi, Kompas menceramahi pembacanya dengan mengutip panjang lebar pidato Presiden SBY saat membuka Gelar Produksi Kerajinan Indonesia. Apa yang disampaikan SBY tentu baik. Setidaknya kita jadi lebih tahu visi presiden dalam menghadapi problem global. Yang lebih manarik dari Kompas sesungguhnya adalah lanjutan berita tentang bisnis TV rekondisi yang telah dibeberkan sehari sebelumnya. Perdagangan TV baru dengan komponen elektronik bekas ini, ternyata marak dan telah berlangsung lama.Itu terjadi karena pasar berusaha memenuhi permintaan konsumen yang cenderung mencari barang murah tanpa memperhatikan kualitas. Di Glodok dan Jatinegara, para pedagang tak sekadar menjajakan barang 'barunya', tetapi juga memperlihatkan aktivitas merakit barang-barang bekas seperti yang dikehandaki pembeli.Tentu penjualan TV rekondisi ini mempengaruhi industri elektronik. Namun pemerintah tidak bisa berbuat banyak sebab penjualan barang bekas tak bisa dilarang. Yang harus diupayakan adalah memastikan berlakunya standar nasional industri (SNI). Sayangnya, pemerintah tak bagus dalam koordinasi antarinstansi, juga tak cakap dalam menghadapai perang kepentingan antarprodusen. Kalau memang begitu, lalu ngapain ada Departemen Perindustrian?Koran Tempo konsisten dengan mengangkat isu keterlibatan asing dalam kerusuhan di Abepura, Papua, tempo hari. Rencana kedatangan senator Australia dari Partai Hijau, Kerry Netlle ke Papua, mendapat jatah halaman pertama. Rencana Kerry itu pasti mengundang kontroversi, sebab dialah senator yang terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Oleh karenanya polisi pun tak bisa tinggal diam. Bagi polisi yang penting adalah motif kedatangan Kerry. Bila benar motivasinya untuk mendorong Papua merdeka, tentu tak bisa dibiarkan lewat begitu saja. Menurut Tempo, Kedutaan Australia telah mengetahui rencana kunjungan Kerry ke Papua, namun Departemen Luar Negerimengaku belum mendapat kabar resmi.Sebelumnya, pejabat Indonesia mensinyalir adanya pihak asing yang ikut bermain menciptakan instabilitas di Papua. Bahkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terang-terangan menunjuk anggota parlemen Australia dan AS ikut-ikutan memanaskan situasi dengan tujuan menarik simpati pendukungnya. Jadi, kalkulasi politik internal mendasari sejumlah politisi asing ikut meramaikan isu Papua. Mereka tak peduli bahwa hal itu menimbulkan peristiwa kekerasan yang memakan korban. Oleh karenanya, semua pihak mestinya tidak perlu hirau dengan sepak terjang politisi asing yang tak bertanggung jawab tersebut. Ya, di mana-mana, agaknya kelakuan politisi sama saja.Media Indonesia membuat judul Obligor Bayar Lima Kali Lipat untuk menunjukkan keharusan hukum para obligor yang sempat kabur ke luar negeri. Hanya dengan membayar semua pokok utang beserta bunganya, mereka bisa dibebaskan dari tuntutan pidana."Semua harus dibayar tunai. Sesuai dengan dengan keputusan Menteri Keuangan, mereka harus mencari dana tersebut," kata Sekjen Depkeu JB Kristiadi. Merekaakan dibebaskan dari tuntuan pidana apabila telah melunasi kewajibannya paling lambat akhir 2006 ini. Jika tidak, menjadi kewajiban Jaksa Agung untuk menanganinya. Agar pemerintah tidak dikadalin lagi oleh mereka, sebelum sampai batas akhirnya mestinya harus dilakukan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya dengan mencekal mereka agar tidak kabur lagi ke luar negeri. Sayangnya hal itu belum ditempuh, sehingga jangan kaget kalau obligor yang sempat berkunjung ke Istana itu, tiba-tiba ngilang kembali ke Singapuara atau Hongkong. (nrl/)