Pemerintah memasang target menurunkan 10 ribu kasus COVID-19 tiap hari pada Agustus nanti. Pemerintah memastikan akan mempertahankan jumlah testing dan tracing.
"Target kita bersama adalah menekan laju penularan, yakni dengan menurunkan kasus sampai 10 ribu kasus per hari di bulan Agustus," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021).
Dia mengatakan testing dan tracing yang dilakukan naik 4 kali lipat dibanding sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pimpinan pemerintah daerah diminta menelaah kembali Instruksi Mendagri No 15 tentang target testing tiap kabupaten/kota yang masuk PPKM Darurat.
"Perlu ditekankan di sini bahwa pemerintah tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding dengan masa sebelum PPKM Darurat," ujarnya.
Dia mengatakan penurunan kasus harian COVID-19 ini juga dipastikan agar penularan di tengah masyarakat benar-benar menurun. Dia mengatakan Koordinator PPKM Darurat yang juga menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, itu bertujuan agar PPKM dapat selesai pada 20 Juli.
"Koordinator PPKM Darurat, Menko Marves meminta pemda terus mengejar target tersebut, salah satunya bahwa PPKM Darurat bisa berakhir 20 Juli 2021 nanti," katanya.
Upaya penurunan kasus itu juga dilakukan dengan menurunkan mobilitas masyarakat. Dia mengatakan berdasarkan laporan Google pekan lalu, pergerakan masyarakat menunjukkan pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30%.
Sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum turun di kisaran 40%. Diharapkan pergerakan masyarakat masih dapat ditekan.
"Dengan kerja bersama, pemda juga kami minta betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat sampai dengan 50%, tidak cukup 30% seperti di awal tahun saat kita menekan lonjakan kasus akibat libur Natal dan tahun baru," ucapnya.
Dia pun menargetkan peningkatan ketersediaan tempat tidur dan ruang rawat inap intensif. Salah satunya dengan mengkonversi tempat tidur yang sudah ada di RS menjadi tempat perawatan intensif.
"Pemerintah juga terus berupaya memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen dengan harga yang stabil dan terjangkau," kata Dedy.
(jbr/dnu)
