Ma'ruf Jelaskan Revisi Aturan Penutupan Masjid Usai Diprotes Masyarakat

Tim detikcom - detikNews
Senin, 12 Jul 2021 15:42 WIB
Jakarta -

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengajak ulama dan tokoh agama bersama-sama pemerintah mengatasi COVID-19. Terutama terkait adanya Idul Adha 20 Juli mendatang, dia mengimbau agar tidak ada kerumunan.

"Karena itu, kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti ajakan pemerintah," kata Ma'ruf dalam pertemuan virtual dengan ulama dan tokoh agama, Senin (12/7/2021). Agenda ini mengangkat tema 'Peningkatan Peran Ulama dan Tokoh Agama Islam dalam Mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19.

"Termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan termasuk salah satunya melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid," sambungnya.

Ma'ruf kemudian bicara soal aturan penutupan masjid selama masa PPKM darurat COVID-19. Dia menyebut telah berusaha keras hingga akhirnya aturan penutupan masjid ini direvisi.

"Alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun," ujarnya.

"Bahkan supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah salat tidak boleh resepsi perkawinan boleh. Karena itu, resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai," sambungnya menjelaskan.

Aturan yang dimaksud Ma'ruf itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun aturan yang diubah huruf g dan huruf k adalah tentang penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Bunyi huruf g dan k pada instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 semula seperti ini:

g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Kemudian direvisi menjadi:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Dalam instruksi Mendagri 19/2021 itu tertulis aturan baru ini berlaku mulai 10 Juli sampai 20 Juli 2021. Instruksi baru ini sudah diteken oleh Mendagri Tito Karnavian.

Ma'ruf menyatakan, masjid kini tidak lagi ditutup. Namun tetap tidak boleh ada kegiatan berjemaah di masjid, termasuk saat Idul Adha nanti.

"Tidak hanya di dalam masjid, tetapi juga di luar masjid sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi karena ada bahaya yang harus kita hindari," ujarnya.

(hri/fjp)