Jadi Distributor 19 Kg Sabu, Pelda Ishak Dihukum 20 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Senin, 12 Jul 2021 12:25 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi pengadilan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Banda Aceh -

Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pembantu Letnan Dua (Pelda) Ishak (53). Sebab, Pelda Ishak terbukti menjadi distributor 19 kg sabu di Aceh.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang dilansir di websitenya, Senin (12/7/2021). Diceritakan Ishak menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata Milsuk 1987. Jabatan terakhir saat ia ditangkap adalah sebagai Babinsa.

Kasus bermula saat Pelda Ishak dihubungi temannya lewat Hp yang meminta diambilkan sabu pada Agustus 2020. Pelda Ishak menyanggupi. Palda Ishak berangkat dari Kota langsa ke Panton Labu Acet Utara menjelang tengah malam.

Sesampainya di sebuah jembatan, Pelda Ishak berhenti dan menunggu kurir. Hari mulai berganti. Tiba-tiba dari kegelapan muncul seorang kurir mengendarai sepeda motor.

"Ikuti saya," kata si kurir.

Pelda Ishak tidak perlu berpikir banyak dan langsung paham maksud orang yang baru dikenalnya. Pelda Ishak menyalakan mobil dan mengikuti kurir dari belakang.

"Nanti di depan kalau ada cahaya lampu senter berkedip, berhenti," kata kurir menelepon Letda Ishak memberi arahan.

Pelda Ishak langsung menepikan mobilnya saat melihat lampu senter mengarah ke mobilnya. Sejurus kemudian, dua kendaraan bermotor mendekat mobil Pelda Ishak.

Dalam kegelapan malam, si pemilik mobil membukakan pintu belakang mobil. Satu buah karung dipindahkan pengendara sepeda motor ke dalam mobil Pelda Ishak. Dalam dinginnya malam, Pelda Ishak berputar arah kembali ke rumahnya di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sesampainya di rumah, Pelda Ishak menghubungi temannya bila paket sudah di tangan. Pelda Ishak menyarukan 19 bungkus sabu itu ke dalam sofa ruang tamu, kamar anak dan ruang karaoke di lantai dua.

Sehari sebelum HUT ke-74 Republik Indonesia, Pelda Ishak mengirim 5 kg sabu ke seorang bandar di sebuah tempat parkir minimarket di Jalan Lintas Sumatera-Medan Simpang Opak, Aceh Tamiang. Pergerakan Pelda Ishak sudah dipantau anggota BNN Kabupaten Langsa.

Saat transaksi dengan distributor sabu, aparat merengsek menangkap Pelda Ishak.

Dor! Dor!

Aparat menembakkan lima kali tembakan peringatan ke angkasa. Pelda Ishak langsung dibekuk dan diminta tiarap di aspal.

Di bawah toodogan senjata, Pelda Ishak mengaku masih ada sisa narkoba di rumahnya. Secepat kilat, Pelda Ishak digelandang ke rumahnya dan didapati 14 kg sabu sisanya. Mau tidak mau, Pelda Ishak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan militer.

Pada 25 Maret 2021, Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh memutuskan Pelda Ishak bersalah tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat. Majelis menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan. Selain itu, majelis juga memecat Pelda Ishak dari militer.

Pelda Ishak tidak terima dan mengajukan banding. Gayung bersambut. Hakim tinggi militer tidak memecat Pelda Ishak dari militer.

"Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 1-K/PM.I- 01/AD/I/2021 tanggal 25 Maret 2021 sekedar meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer," kata majelis yang diketuai Kolonel Surjadi Sjamsir SH MH dengan anggota Kolonel Laut Asep Hasyim SH MSi MH dan Kolonel Laut Agus B Surbakti SH MH.

Alasan tidak memecat karena Pelda Ishak akan pensiun pada 31 Mei 2021 dan telah mengabdi selama 34 tahun sebagai prajurit TNI. Selama itu, Pelda Ishak tidak pernah dijatuhi pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

"Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/67-21/II/2019 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, oleh karena itu penjatuhan pidana pemecatan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa adalah tidak tepat, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinas aktif. Penjatuhan pidana tambahan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personel akan sulit untuk diproses," ujar majelis.

(asp/mae)