Ketua MPR Dukung Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat COVID-19

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 10 Jul 2021 22:01 WIB
MPR RI bersama pakar akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk lembaga dan kementerian negara, sedang menyelesaikan draf atau rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) berikut naskah akademiknya. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, rancangan PPHN itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemanfaatan halaman Kompleks Parlemen Senayan atau Gedung MPR/DPR/DPD RI dijadikan rumah sakit pendukung darurat, apabila rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung pasien COVID-19. Menurutnya, tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan bisa digunakan sebagai bangsal darurat.

"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi. Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat PAM Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2021).

"Dengan begitu halaman Kompleks Majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah over kapasitas. Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah COVID-19," lanjutnya.

Lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI yang dipimpin Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, di Jakarta, Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan perilaku taat pada aturan PPKM Darurat, disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), serta mengikuti vaksinasi merupakan cerminan sikap bela negara. Sebab dengan langkah tersebut masyarakat tak hanya melindungi diri, keluarga serta anggota masyarakat, tetapi juga turut mencegah kehancuran negara.

"Karenanya kader FKPPI di berbagai daerah harus menjadi teladan bagi setiap anggota masyarakat sekitar. Karena jika pandemi ini terus berlarut akibat masyarakat tidak taat PPKM Darurat, tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menghindari vaksinasi, selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga akan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik, yang berkepanjangan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan dalam rangka membantu percepatan program vaksinasi Covid-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi COVID-19. Mengingat FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses memberikan vaksinasi untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata di Hotel Sultan pada April 2021 lalu.

"Melalui Gugus Tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga membantu mengurangi beban kerja sekaligus beban pengeluaran negara," pungkas Bamsoet.

(ncm/ega)