PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali, Satgas Rekomendasikan 4 Kebijakan Ini

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 20:27 WIB
Sejumlah jalan di Kota Solo ditutup selam PPKM Darurat. Polisi bersenjata turut dikerahkan untuk menjaga penyekatan jalan ini. Polisi bersenjata jaga penyekatan jalan di Kota Solo, Kamis (8/7).
Foto: Ari Purnomo
Jakarta -

Pemerintah menyiapkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar wilayah Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 akibat penyebaran varian delta.

Dalam mendukung program tersebut Satgas Penanganan COVID-19 menyiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Mewakili Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah memaparkan sejumlah rekomendasi kebijakan tersebut melalui konferensi pers secara virtual, Jumat (9/7/2021).

"Berikutnya dari Satgas, kami merekomendasikan ada empat kebijakan, yang pertama dengan pendekatan 5SIT dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah strategi, promotif, preventif, dan tanggap darurat akibat lonjakan kasus," katanya.

Lebih lanjut, kebijakan lainnya yang berkaitan dengan struktur adalah melakukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun yang ketiga sistem penanganan berbasis gotong royong, taktis, dan strategis.

"Yang keempat tentu skill, diperlukannya kepakaran dan pelibatan aktor multidisiplin. Yang kelima kecepatan, disiplin, komitmen, militansi selama 6 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang," terang Jarwansyah.

Ia mengungkapkan bahwa target dari kebijakan tersebut adalah menurunkan penambahan kasus harian hingga kurang dari 10.000 per hari.

Selain itu, fokus yang dalam kebijakan kedua yang direkomendasikan Satgas adalah memaksimalkan fungsi posko untuk mendorong kepatuhan protokol kesehatan, penegakan disiplin 3T (testing, tracing, dan treatment), dan vaksinasi level desa/kelurahan dengan pendekatan pentahelix berbasis masyarakat.

Di samping itu, melibatkan unsur masyarakat lebih banyak dalam penanganan COVID-19 dan menerapkan pesan komunikasi yang sama dengan pendekatan yang spesifik di setiap daerah dan serentak di seluruh lingkup masyarakat.

"Rekomendasi yang ketiga kebijakan pelaksanaan 3M dan 3T, serta vaksinasi. Yang perlu kita lakukan adalah pertama pengetatan protokol 3M, terutama pada desa/kelurahan dengan kepatuhan prokes rendah di bawah 75 persen," katanya.

Fokus lainnya dalam kebijakan ketiga, yakni meningkatkan kegiatan penegakan disiplin, pembubaran kerumunan, dan menegur/meniadakan kegiatan sosial selama PPKM Darurat. Kebijakan terakhir adalah pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

"Pemerintah daerah, satgas kabupaten/kota, satgas kecamatan, hingga posko desa/kelurahan melakukan monev (monitoring/evaluasi) perkembangan kasus dari PPKM di wilayahnya menggunakan dashboard terintegrasi (aplikasi) BLC," ungkapnya.

Kebijakan lainnya dalam evaluasi meliputi, pelaksanaan supervisi maupun pelaporan berjenjang sesuai tupoksi secara rutin dengan hasil yang jelas. Terakhir, lanjut Jarwansyah, mendorong peningkatan kedisiplinan penginputan data kinerja posko untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Darurat di level desa/kelurahan.

Sebagai informasi ke-15 daerah non Jawa-Bali yang bakal menerapkan PPKM Darurat tersebut di antaranya, yakni Tanjung Pinang, Singkawang, Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Kota Balikpapan, Bontang, Bandar Lampung, Pontianak, Manokwari, Sorong, Mataram, Medan, dan Batam

(ega/ega)