Tito Minta Kepala Daerah Turun ke Lapangan, Sidak PPKM Darurat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 17:13 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: dok. Kemendagri)
Jakarta -

Sebanyak 15 daerah di luar Jawa dan Bali akan menerapkan PPKM Darurat mulai 11 Juli 2021. Mendagri Tito Karnavian pun meminta kepala daerah turun langsung memberikan sosialisasi dan dalam penegakan aturan PPKM Darurat.

"Kemudian juga saya minta kepala daerah hadir di lapangan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Tito meminta kepala daerah turun memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat serta asosiasi yang terdampak. Hal itu, lanjutnya, agar tidak terjadi multitafsir dalam menafsirkan aturan PPKM Darurat.

"Hadir di lapangan mungkin pada saat sosialisasi, pada saat melakukan dialog dengan asosiasi. Kemudian juga memberikan penjelasan mana yang dimaksud dengan esensial, mana yang kritikal di daerah masing-masing. Diinventarisasi dan kemudian dijelaskan sehingga tidak multitafsir," jelasnya.

Mantan Kapolri itu juga meminta kepala daerah turun ke lapangan saat penegakan aturan. Tito mengatakan hal itu guna memberikan efek getar ke masyarakat.

"Juga pada saat upaya-upaya koersif, misalnya sidak atau penegakan hukum ini kita harapkan juga kepala daerah bupati, wali kota bersama forkopimda bisa muncul. Dan kemudian tolong rekan-rekan media cover mereka, sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat," tutur Tito.

Siapkan Langkah Koersif

Tito pun meminta para kepala daerah yang daerahnya menerapkan PPKM Darurat menyiapkan langkah koersif. Langkah penegakan hukum itu, lanjutnya, sebagai upaya terakhir dalam menegakkan aturan PPKM Darurat.

"Baik dengan menerapkan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Karantina Kesehatan, KUHP yang menggunakan acara pemeriksaan biasa, sehingga diproses oleh kepolisian, kejaksaan dan terus diajukan ke pengadilan. Tetapi disamping itu juga dapat dilakukan acara pemeriksaan singkat yang kita kenal sebagai tindak pidana ringan. Tipiring ini untuk khususnya misalnya pemakaian masker yang diatur dengan perda atau dengan perkada penegakan yang paling utama adalah dari Satpol PP dan Polri yang didukung oleh kejaksaan dan pengadilan. Ini dikemas dalam namanya operasi yustisi," papar dia.

"Namun memang sangat situasional di lapangan upaya koersif adalah upaya yang terakhir. Namun memang perlu ada ketegasan memang," imbuh Tito.

Forkopimda Diminta Kompak

Lebih lanjut, Tito juga meminta forkopimda kompak dalam menerapkan PPKM Darurat. Dia meminta forkopimda satu visi dalam penerapan PPKM Darurat.

"Para kepala daerah kita harap bisa memimpin rapat forkopimda dan kemudian mengeluarkan surat edaran atau instruksi gubernur dan kemudian membuat strategi satu visi antar forkopimda tingkat 1, sekaligus juga merapatkan dengan kepala daerah tingkat 2. Bupati wali kota yang terkena PPKM Darurat bersama forkopimda tingkat 2. Sehingga terdapat satu kesamaan visi antara tingkat 1 dan tingkat 2 untuk menerjemahkan instruksi Mendagri yang segera kita keluarkan," pungkas dia.

(mae/imk)