Komisi IX Anggap Usulan RS Khusus Pejabat Ngawur: Cari Sensasi!

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 07:11 WIB
Charles Honoris
Charles Honoris (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Komisi IX DPR menganggap usulan tersebut ngawur.

"Ini usulan ngawur yang tidak perlu dibahas. Yang mengusulkan wacana ini sangat tidak peka, atau mungkin sekedar cari sensasi," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada detikcom, Rabu (7/7/2021).

Menurut Charles, usulan ini tentu tidak tepat karena sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai daerah hampir lumpuh karena banyaknya pasien COVID-19. Tenaga kesehatan juga sudah kewalahan di garda terdepan dan tidak sedikit yang gugur tertular COVID-19.

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta (DIY), kehabisan stok oksigen pada Sabtu (3/7). Akibatnya, 33 pasien dilaporkan meninggal duniaRumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta (DIY), kehabisan stok oksigen pada Sabtu (3/7). Akibatnya, 33 pasien dilaporkan meninggal dunia Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

"Prioritas justru harus diberikan kepada Nakes (tenaga kesehatan), bukan kepada pejabat!" jelas Charles.

"Dalam kondisi seperti ini pemerintah justru harus fokus memastikan ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Negara harus hadir untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien Covid-19 yang membutuhkan, tanpa membedakan latar belakang," tutur Charles.

PKS Tak Setuju Usulan RS Khusus Pejabat

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga berpendapat serupa seperti Charles. Mardani tidak setuju usulan ini.

"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini kita yang dapat amanah mengurus rakyat wajib berkorban untuk rakyat," lanjut Mardani.

Menurutnya, semua pasien harus diperlakukan sama di rumah sakit. Mardani kemudian bercerita soal rumah sakit di Thailand yang dinilai hadir untuk rakyat.

Mardani Ali SeraFoto: Mardani Ali Sera (dok. pribadi)

"Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama. Berkualitas dan terjangkau," jelas Mardani.

Usulan Rosaline

Pernyataan Rosaline Rumaseuw tekait usulan rumah sakit khusus pejabat itu disampaikan saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021).

Rosaline menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19. Namun para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.

"Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih," tuturnya.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk," sambungnya.

Simak juga Video: Epidemiolog Pandu Riono Sentil Pejabat yang Bagikan Ivermectin

[Gambas:Video 20detik]



(isa/jbr)