.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan sikap pemerintah mengenai masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Syarief menilai sikap yang menganggap masuknya WNA sebagai kejadian yang biasa saja menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, masuknya WNA itu tidak relevan di kondisi darurat.
"Pemerintah membuat perbandingan dengan negara lain dan menyebutnya sebagai hal yang lumrah. Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi darurat di mana kasus harian hampir 30 ribu kasus per hari sehingga perbandingan yang dibuat Pemerintah kurang relevan," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian mencapai 29.745 kasus pada Senin, (5/7). Angka ini adalah kasus harian tertinggi kedua di dunia pada Senin kemarin. Total kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret sudah mencapai 2,31 juta kasus dan belum menunjukkan pelandaian kasus.
Syarief mengimbau pemerintah berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. Menurutnya, negara lain yang keluar dari pandemi karena berhasil melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat.
"Bukan malah menganggap masuknya WNA ke Indonesia sebagai hal yang lumrah di masa kritis dan darurat ini," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan negara lain seperti China, Jepang sejak awal melakukan lockdown hingga pembatasan ketat sehingga berhasil menurunkan kasus.
"Berbeda dengan kita yang terlambat melakukan PPKM Darurat justru masih membiarkan pekerja asing masuk ke Indonesia selama masa kritis dan tengah darurat COVID-19,", tegas Syarief.
Oleh karena itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. Menurutnya, pemerintah harusnya menunjukkan keterbukaan untuk menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari demokrasi bukan sebaliknya menganggap rakyat tidak tahu apa-apa.
"Masyarakat masih percaya kepada pemerintah dan justru itu seharusnya setiap kebijakan demi untuk kepentingan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19, khususnya selama PPKM Darurat, mari kita dukung Pemerintah agar PPKM Darurat berhasil dan rakyat dapat menggerakkan ekonominya kembali," pungkas Syarief.
(akn/ega)
