Pemerintah pusat meminta sejumlah pemerintah daerah mengubah bangunan menjadi rumah sakit (RS). Hal itu ditujukan untuk menampung lonjakan jumlah pasien Corona atau COVID-19.
Hal itu disampaikan oleh jubir Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021). Dia awalnya menegaskan PPKM darurat dilakukan berdasarkan panduan WHO.
"Khususnya kepada pimpinan daerah di Jawa dan Bali, kemarin saya sudah terangkan bahwa indikator PPKM darurat bersumber pada panduan WHO dan keputusan Menkes RI. Pada kesempatan ini, saya jelaskan lebih detail indikator pengendalian pandemi lewat PPKM darurat," katanya.
Dia kemudian menjelaskan soal lima level situasi pandemi. Dia mengatakan tiap level itu menggambarkan kecupan kapasitas respons sistem kesehatan.
"Level situasi 3 dan 4 adalah level situasi wilayah dengan transmisi komunitas tinggi, sedangkan respons terbatas," ucapnya.
Dia mengatakan kondisi tersebut membutuhkan upaya untuk menurunkan kasus Corona. Hal itu ditujukan agar pasien bisa ditangani oleh sistem kesehatan yang ada.
"PPKM darurat diharapkan dapat mengurangi transmisi dengan segera," tuturnya.
Jodi mengatakan kondisi pelayanan kesehatan saat ini tidak ideal. Dia juga menyampaikan dukacita terhadap pasien Corona yang wafat.
Dia mengatakan pemerintah pusat telah meminta pemerintah di daerah mempercepat konversi tempat tidur di rumah sakit. Terutama, di Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali.
"Pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah mempercepat konversi tempat tidur di rumah sakit. Terutama di daerah Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Saat ini baru DKI yang sudah 50 persen mengkonversi untuk COVID-19. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit cadangan di Wisma Haji Pondok Gede dengan kapasitas 900 kamar dan sudah mulai dikerjakan," ucapnya.
"Pemerintah akan memastikan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan aman," sambung Jodi.
(haf/tor)
