Listrik Tak Naik, Pejabat Hemat

Jakarta - Karena tarif listrik tidak naik, pemerintah harus menambah subsidi buat PLN. Memotong pengeluaran pejabat yang tidak perlu adalah solusi kongkrit. Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Keputusan ini disampaikan Presiden SBY usai sidang kabinet, di Kantor Presiden,Selasa (21/3/2006) kemarin. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah mencari dana untuk mensubsidi PLN? Jika harga tidak dinaikkan, PT PLN telah menghitung akan menanggung defisit Rp 27 triliun. Padahal dalam APBN 2006, pemerintah hanya sanggup menomboki defisit Rp 17 triliun. Artinya, pemerintah harus mencari dana tambahan Rp 10 triliun.Dari mana dana itu harus dikumpulkan? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, dana APBN untuk mendukung keputusan tidak naiknya TDL akan ditutup dengan tiga langkah.Pertama, penghematan pada segi pengeluaran di berbagai sektor; kedua, melihat potensi yang bisa digali untuk menambah pendapatan negara; dan ketiga, memikirkan pembiayaan serta pendanaan jika diputuskan DPR defisit yang lebih besar.Memperbesar defisit anggaran jelas tidak perlu dilakukan, karena hal itu justru akan mempersulit pergerakan ekonomi nasional tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah sudah satu kata, defisit justru harus diperkecil demi menjaga keseimbangan anggaran, bukan malah diperbesar.Masih mungkinkah menggenjot pendapatan negara dan sektor pajak dan nonpajak? Kalau kembali menelaah kembali proses penyusunan APBN 2006 lalu, pemerintah sudah menaikkan target pada wilayah ini. Bahkan banyak pihak yang pesimis setoran pajak akan benar-benar meningkat, karena sumber-sumbernya sudah kering. Ingat, bagaimana reaksi terhadap RUU Perpajakan. Juga bagaimana kerasnya Organda menolak PPN 10 persen terhadap angkutan pelabuhan, sampai-sampai merekamenggelar mogok sehingga empat pelabuhan internasional lumpuh total, Senin (20/3/2006) lalu. Jadi, jangan banyak berharap ada peningkatan tambahan dari pajak dan nonpajak dari yang telah ditetapkan APBN 2006. Menkeu sendiri mengisyaratkan, untuk menambah subsidi litrik, pihaknya akan lebih banyak melakukan langkah pertama, penghematan. "Tapi itu pun harus hati-hati, sebab kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi yang dijaga ini terganggu karena pemerintah mengurangi pengeluaran-pengeluarannya," kata Sri Mulyani. Itu artinya, pengeluaran untuk pembangunan atau proyek-proyek yang mampu menggerakkan roda ekonomi tidak boleh dikutak-katik. Jika demikian, maka pengeluaran yang tidak berfek pada pergerakkan ekonomilah yang harus dipangkas. Pada titik inilah apa yang disampaikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta patut diperhatikan. Katanya, konsekeunsi dari pembatalan kenaikan TDL membuat pemerintah harus menghemat pos belanja departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. "Kita exercise APBN dengan menghemat pos belanja departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen, yakni dengan tidak membangun gedung baru dan tidak membeli mobil dinas," tegas Paskah.Benar kata Paskah, rencana pembangunan gedung instansi pemerintah masih bisa ditunda. Kita biasa menyaksikan betapa longgarnya ruang kerja instansi pemerintah; sementara di sana-sini kita juga menyaksikan gedung pemerintah tidak bisa dimanfaatkan karena proses administrasi penggunaan gedung yang rumit. Koordinasi antarinstantsi untuk menggunakan gedung atau raung yang tidak terpakai, cukup sudah untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Pemerintah juga bisa terus mendorong aparatnya, terutama para pejabat eselon untuk menjalani pola hidup atau kerja yang sederhana. Artinya bila mobil dinas masih bisa digunakan, mengapa harus membeli mobil baru. Semua laku penghematan itu membutuhkan contoh kongkrit dari para pejabat tinggi. Kalau anggota DPR ngotot minta pendapatannya dinaikkan pada 2006 ini dengan menambah komponen tunjangan, bagaimana lembaga atau orang-orangnya mempunyai kekuatan moral untuk menyerukan penghematan. Ini sebuah contoh buruk.Kantor presiden dan wakil presiden sendiri sudah menetapkan, tidak ada kenaikan anggaran untuk tahun ini, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan buat merekaberdua beserta stafnya. Jika hal ini benar, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk memangkas anggaran-anggaran para pejabat departemen dan nondepartemen yang memang tidak mendesak, tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja.Jadi, biarkanlah untuk tahun ini rakyat 'menikmati' harga listrik yang tidak naik, dan saatnya para pejabat harus menunjukkan bahwa mereka bisa berhemat. Jadilah contoh konkrit sebagai pejabat yang peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat. (diks/)