Langgar PPKM Darurat, Kantor Non-esensial di Kemayoran Langsung Ditutup

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 05 Jul 2021 18:27 WIB
Suasana penyekatan mobilitas PPKM Darurat di kawasan Gambir dan Jalan MH Thamrin - Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7).
Ilustrasi Jalan Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Dinas Tenaga Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menindak perusahaan non-esensial yang melanggar aturan PPKM darurat. Perusahaan ini berlokasi di Kemayoran, Jakarta Utara.

"Saya belum menerima laporan secara utuh, tapi informasinya di daerah Kemayoran dipulangkan dan dihentikan karena non-esensial," kata Kabid Pengawasan Disnakertrans DKI Jakarta Khadik Triyanto saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Khadik mengatakan petugas mendapati lima dari 200 orang karyawan perusahaan ini tetap bekerja di dalam kantor. Padahal aturan PPKM Darurat menyatakan sektor non-esensial wajib menjalani WFH 100%. Petugas pun akhirnya menutup paksa kantor dan memulangkan karyawannya.

"Walaupun pekerjaannya infonya di Kemayoran karyawan 200, yang bekerja tinggal 5 orang katanya. Dipulangkan yang 5 juga, karena harus 100 persen WFH ya. Jangan sampai yang 4-5 orang tipuan, nggak tahunya orangnya banyak. Ini kan modus kayak gitu sudah kita pahami," jelas Khadik.

Khadik mengungkapkan selama PPKM darurat, pihaknya menghapus sanksi pembinaan. Ketika perusahaan melakukan pelanggaran secara berulang, pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin usaha.

"Kalau ditegur tulis masih melanggar ya kita rekomendasikan penutupan usaha," tegasnya.

Menurut Khadik, penerapan sanksi bagi perusahaan nakal harus dilakukan lebih tegas di masa PPKM Darurat ini. Untuk itu, dia meminta agar seluruh perusahaan beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

"Jadi kuncinya gini, Disnaker ingin memastikan, misalnya non-esensial masih bekerja ya suruh pulang, tutup. Kalau esensial lebih dari 50 persen ya suruh keluarin selebihnya," ujarnya.

Khadik pun memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan di lingkungan perkantoran. Tak hanya itu, pihaknya juga menindak tegas perusahaan pelanggar PPKM Darurat berdasarkan aduan warga.

"Ada hampir 85 ribu perusahaan di DKI sehingga kita memprioritaskan aduan masyarakat melalui CRM, seperti itu. Itu yang kita sidak pertama. Selebihnya, kita sambil lewat, mana yang ditengarai ada kerumunan masih," imbuhnya.

Sebelumnya, penyekatan PPKM darurat di Jakarta menimbulkan kemacetan pagi tadi. Polisi mengungkapkan sejumlah alasan warga tetap beraktivitas di tengah lonjakan COVID-19 karena dipaksa masuk kantor oleh perusahaannya.

"Kami temukan juga di lapangan tadi masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaannya yang itu non-esensial," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Pengakuan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh kepolisian. Yusri pun meminta warga segera melapor jika ada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal masih meminta karyawannya masuk ke kantor.

(idn/idn)