PPP angkat bicara soal epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang mengatakan usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akhir Mei ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan ditolak. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi melempar sindiran.
"Saat ini bukan waktunya berpolemik, apa lagi untuk menaikkan rating pihak tertentu," kata Baidowi yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Senin (5/7/2021).
Tanggung jawab penanganan COVID-19 secara nasional, kata Awiek, berada di tangan Pemerintah Pusat. Usulan dari daerah tak bisa hanya dari satu wilayah administrasi.
"Yang jelas tanggung jawab secara nasional penanganan COVID ada di Pemerintah Pusat. Soal usulan kan tidak bisa hanya dilakukan untuk satu provinsi," ujarnya.
Menurut Awiek perlu ada keterhubungan wilayah untuk menerapkan pengetatan. Jika dilakukan hanya satu wilayah saja, pengetatan itu menurut Awiek akan mubazir.
"Karena kalau hanya diberlakukan d DKI Jakarta sementara daerah yang terhubung tidak melakukan kebijakan pengetatan, maka akan percuma saja," imbuhnya.
Pandu Riono sebelumnya mengatakan Anies Baswedan pada akhir Mei lalu telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan. Usulan tersebut dilakukan atas prediksinya soal lonjakan kasus COVID-19, tetapi usulan itu, kata Pandu, ditolak Pemerintah Pusat.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Kritikan Epidemiolog UI soal Pro-Kontra Obat Ivermectin':
