ADVERTISEMENT

Akhir Drama Surat Palsu Djoko Tjandra di Palu MA

Andi Saputra - detikNews
Senin, 05 Jul 2021 10:02 WIB
Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tidak terima dituntut 4 tahun penjara. Dia mengklaim telah menjadi korban tipu-tipu dari seorang Pinangki Sirna Malasari.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Drama kasus Djoko Tjandra bikin geger penegakan hukum di Indonesia. Ia bisa menghapus namanya dari daftar buron Interpol, masuk ke Indonesia, membuat e-KTP hingga mendaftar perkara peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Polisi bintang dua hingga jaksa terseret.

Kasus bermula saat patgulipat makelar kasus (markus) itu terbongkar pada 2020. Djoko, yang berstatus buron, bisa melenggang ke Jakarta, membuat e-KTP, dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu Brigjen Prasetijo Utomo dan pengacara Anita Kolopaking.

Belakangan juga terungkap Djoko mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang membelitnya. Kasus ini melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya.

Nah, untuk memuluskan aksinya di atas, Djoko menyuap aparat agar namanya di red notice hilang. Pihak yang disuap adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Serag markus juga ikut terseret, yaitu Tommy Sumardi.

Nah, berikut perjalanan kasus Djoko Tjandra di kasus surat palsu yang dirangkum detikcom, Senin (5/7/2021):

12 Juni 2009
MA menjatuhkan hukuman terhadap Djoko dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali. MA juga memerintahkan dana yang disimpan dalam rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

20 Juni 2009
Djoko Tjandra saat hendak dieksekusi tidak ada di rumahnya. Ia ternyata sudah kabur lewat Papua Nugini.

November 2019
Djoko Tjandra berkenalan Anita di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko ingin menggunakan jasa Anita sebagai kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya ke PN Jaksel. Yaitu hukuman 2 tahun penjara di kasus korupsi Rp 500 miliar/

19 November 2019
Dibuatlah surat kuasa khusus dari Djoko ke Anita untuk mengurus PK.

April 2020
Anita mendaftarkan permohonan PK itu di PN Jaksel tapi ditolak karena Djoko wajib datang sendiri. Maka, Djoko Tjandra meminta Anita Kolopaking mengatur segala urusannya, termasuk mengatur kedatangan dan segala sesuatu di Jakarta dan juga segala urusan penjemputan dan pengantaran di Indonesia yang rencananya melalui Bandara Supadio, Pontianak.

Joko kemudian meminta Anita menghubungi Tommy Sumardi karena ia meyakini Tommy dapat membantu hal tersebut. Tommy yang sudah kenal Brigjen Pol Prasetijo mengenalkan Anita dengan jenderal bintang satu itu dengan maksud agar Anita mempresentasikan kedudukan hukum Joko Tjandra selaku kliennya.

29 April 2020
Anita bertemu dengan Prasetijo selaku Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo 3, yang saat itu Anita mempresentasikan sekaligus mendiskusikan persoalan hukum. Dan hal ini semakin meyakini jika Joko Tjandra akan difasilitasi dan dibantu dalam menghadapi permasalahan.

24 Mei 2020
Doko Tjandra menghubungi Anita dan mengatakan ingin ke Indonesia. Anita kemudian menghubungi Brigjen Pol Prasetijo agar ada anggota Polri yang ikut mengawal kedatangan, apalagi memang dibutuhkan sejumlah dokumen untuk mendukung kedatangannya tersebut.

Djoko Tjandra pun direncanakan masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio di Pontianak lalu menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

Untuk kepentingan itu, dibuatlah surat palsu untuk penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan.

6 Juni 2020
Prasetijo menjemput Djoko Tjandra dengan pesawat sewaan untuk kembali ke Indonesia melalui Bandara Supadio di Pontianak lalu menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta bersama Anita Kolopaking.

Di Jakarta, Anita mengurus membuat e-KTP Kantor Lurah Grogol Selatan, mendaftar PK di PN Jaksel dan kembali lagi ke Malaysia lewat Pontianak. Hebatnya, Djoko yang kala itu masih berstatus koruptor buron melenggang bebas.

Belakangan, akal bulus Djoko dibantu komplotannya terbongkar.

30 Juli 2020
Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dibawa pulang ke Indonesia. Dengan tangan terborgol, koruptor Djoko Tjandra digelandang ke tahanan. Djoko dkk harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

22 Desember 2020
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan alias Djoko Tjandra dengan pidana 2,5 tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat, yakni surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Djoko Tjandra dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut bersama sejumlah pihak.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Soegiarto Tjandra dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan penjara," kata hakim ketua Muhammad Sirat.

Putusan di atas dikuatkan di tingkat banding.

4 Juli 2021
MA melansir menolak kasasi Djoko Tjandra di kasus surat palsu.Duduk sebagai ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Hidayat Manao dan Soesilo.

"Menolak kasasi jaksa penuntut umum dan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan Bin Tjandra Kusuma," demikian lansir website MA. Dengan ditolaknya kasasi jaksa dan Djoko Tjandra, maka putusan PN Jaktim di kasus itu menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berikut daftar hukuman Djoko Tjandra dkk:

1.Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2.Jaksa Pinangki, awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara.
3.Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
4.Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5.Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6.Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

(asp/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT