Jejak Perlawanan Bambang Trihatmodjo Vs Menkeu-Mensesneg di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 04 Jul 2021 13:01 WIB
Bambang Trihatmodjo
Bambang Trihatmodjo (Foto: detikcom)

Menggugat PT TIM

Bambang Trihatmodjo juga menggugat PT TIM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Alasannya, pemilik saham PT TIM sebagai subjek hukum Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX tahun 1997 di Jakarta adalah PT Perwira Swadayarana milik Bambang Riyadi Seogomo dan PT Suryabina Agung milik Enggartiasto Lukito.

Hasilnya terjadi perdamaian di antara Bambang Trihatmodjo dengan PT TIM dan ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam perdamaian itu, disebutkan dua point penting kesepakatan, yaitu:

1.Tergugat (PT TMI-red) atas nama perseroan menyatakan permohonan maaf kepada Bambang Trihatmodjo atas adanya penagihan, surat paksa dan pencekalan Bambang Trihatmodjo ke luar negeri.
2.Tergugat (PT TMI-red) atas nama perseroan menyatakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak keputusan perdamaian berlaku sah, akan mempertanggungjawabkan secara langsung kepada Bambang Trihatmodjo nilai selisih penggunaan dana yang melebihi kesanggupan konsorsium swasta sebesar Rp 51 miliar.

Menggugat Surat Tagihan Utang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I mengirimkan surat tagihan utang kepada Bambang Trihatmodjo yaitu Surat Penyelesaian Piutang Negara a.n KMP SEA Games XIX 1997 Surat Nomor S-647/WKN/07/KNL/01/2021 tertanggal 5 Maret 2021. Nilai tagihan utang sebesar Rp 54 miliar.

Tidak terima dengan tagihan itu, Bambang Trihatmodjo menggugat KPKNL ke PTUN Jakarta dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Bambang Trihatmodjo berharap PTUN Jakarta mencabut dan membatalkan surat tagihan itu. Sebab Bambang Trihatmodjo merasa telah dizalimi dan hak asasi manusia (HAM)-nya terlanggar oleh negara.

"Bahwa adanya peristiwa yang dialami oleh penggugat sejak 2017 hingga saat ini secara pribadi terkesan subjektif, tendensius terhadap pribadi penggugat yang bersifat diskriminatif kepada penggugat, terlanggar hak-hak asasinya sebagai warga Negara Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan," tutur Bambang Trihatmodjo dalam berkas gugatan ke PTUN Jakarta.

Bambang juga mengutip Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kami untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada taksa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lantas, bagaimanakah akhir perseteruan Bambang Trihatmodjo vs negara kali ini?


(asp/mae)