SBY: TDL Batal Naik Tahun Ini

Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. Keputusan itu diambil dalam sidang kabinet terbatas pada hari ini."Setelah dipertimbangkan, maka TDL tidak kita naikkan untuk tahun ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/3/2006).Sidang kabinet kali ini disebut Presiden sebagai puncak dari telaah pemerintah atas rencana perlu tidaknya TDL dinaikkan. Presiden menjelaskan, alasan utama keputusan penundaan TDL ini adalah kondisi riil perekonomian Indonesia yang belum pulih benar pasca-kenaikan harga BBM.Selain itu, kalangan industri masih dalam masa adaptasi dan pengembangan kembali usai kenaikan harga BBM pada tahun lalu. Sementara daya beli masyarakat juga masih lemah.Konsekuensi dan implikasi dari keputusan tersebut adalah dilakukannya penyesuaian terhadap APBN terkait dengan pemberian subsidi tambahan untuk PLN."Nilai subsidi tambahannya mencapai Rp 11 triliun, yang sekarang ini kan Rp 17 triliun," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.Lebih lanjut Presiden mengatakan, meski TDL batal dinaikkan, masyarakat masih harus tetap melakukan penghematan. Konsumsi listrik masyarakat saat ini dinilai sudah jauh di atas kapasitas terpasang. Demikian pula kalangan industri diminta melakukan optimalisasi terhadap produksi mereka."PLN tetap harus melaksanakan program restrukturisasi dan pelayanan ke publik harus meningkat," ujar Presiden.Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk memroduksi listrik. Hingga tahun 2010, Indonesia ditargetkan memroduksi 40 ribu megawatt listrik, yang berarti lebih tinggi 12 ribu megawatt dari kondisi saat ini. Untuk itu, pemerintah akan mempercepat proses pembangunan pembangkit listrik yang sudah direncanakan seperti Tanjung Jati B, Cilegon dan Cilacap.Pembangkit baru ini nantinya akan menggunakan batubara dan gas sebagai sumber tenaganya. Pemerintah mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik. Sejumlah kemudahan pun akan ditawarkan."Sederhanakan prosedur negosiasi. Waktunya harus kita pangkas. Bayangkan, untuk negosiasi saja membutuhkan waktu 800 hari, ini pemborosan. Makin singkat waktunya, makin hemat. Jelas ini harus kita pangkas," tegas SBY. (qom/)