Aturan Lengkap Keluar-Masuk Bali Selama PPKM Darurat

Sui Suadnyana - detikNews
Jumat, 02 Jul 2021 19:41 WIB
Konferensi pers Gubernur Bali Wayan Koster terkait pemberlakuan PPKM darurat di seluruh wilayah Bali (Sui/detikcom).
Konferensi pers Gubernur Bali Wayan Koster terkait pemberlakuan PPKM darurat di seluruh wilayah Bali. (Sui/detikcom)
Denpasar -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membuat aturan baru untuk keluar-masuk Bali selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Di antaranya, setiap pendatang menggunakan transportasi utara wajib menunjukkan kartu telah disuntik vaksin dan hasil tes swab PCR negatif COVID-19.

"Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik satu (dan) surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers di rumah jabatannya, Jumat (2/7/2021).

Ketentuan yang sama bisa diterapkan bagi pelaku perjalanan untuk transportasi darat dan laut. Namun lewat kalur tersebut masih bisa menggunkan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin," terang Ketua DPD PDIP Bali itu.

Koster menegaskan, surat keterangan yang dipakai pelaku perjalanan wajib dilengkapi dengan barcode atau QRCode. Hal itu guna menunjukan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen.

Berikut ini aturan lengkap PPKM di Bali berdasarkan dokumen Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 dalam Tetanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

PPKM Darurat Covid-19 berlaku untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali sesuai kriteria level 3 (tiga) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, dan Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.