.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan pentingnya akurasi data potensi dan masalah yang ada di dalam desa. Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung pembangunan desa.
Saat menghadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ia mengungkap pihaknya terus berupaya untuk semakin melengkapi data yang dimiliki desa. Adapun data yang dimaksud antara lain meliput potensi, masalah, serta data yang terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa.
"Ini penting untuk kebijakan pembangunan desa juga penting bagi Perguruan Tinggi untuk menentukan lokasi KKN yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa," kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengungkap saat ini sedang berlangsung pendataan berbasis SDGs desa di seluruh desa yang ada di Indonesia. Ia mengatakan pendataan ini ditargetkan berakhir paling lambat pada Agustus 2021. Sehingga pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat.
Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini pun meminta kepada 4.612 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk turut aktif dalam mendukung pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Ia juga mengimbau kepada mahasiswa untuk mendukung proses pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama agar tercatat dalam sistem.
"Hari ini perlu didukung mahasiswa KKN. Pertama terkait dengan proses pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Hari ini terus kita upayakan. Sudah terdata 70 persen dari 118 Juta warga desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Kami berharap adik mahasiswa KKN terus mendukung proses pendataan yang dilakukan Pokja relawan desa dalam mendata desa ini betul-betul mencapai hasil yang diinginkan," terangnya.
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan upaya peningkatan ekonomi desa yang dikembangkan melalui BUMDesa dan BUMDesa Bersama kini telah memiliki posisi strategis. Sebab keduanya sudah berbadan hukum.
"Olehnya kami harapkan dukungan dari mahasiswa KKN agar desa-desa dalam menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa Bersama bisa berjalan lancar," ungkapnya.
Tak lupa, Abdul Halim mengingatkan para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif dan aktif dalam melaksanakan KKN.
(akn/ega)
