PPKM Darurat Jawa-Bali, Epidemiolog: Jangan Hanya Lip Service!

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 17:24 WIB
Poster
Foto Ilustrasi COVID (Edi Wahyono/detikcom)
Makassar -

Epidemiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan pemerintah untuk menjadikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sekadar wacana atau lip service. PPKM darurat harus mampu menekan lonjakan kasus COVID-19.

"Dari sisi efektifitas tergantung implementasi lapangan, kalau hanya sifatnya wacana saja atau lip service only. Jangan lip service only, kalau ini terjadi bisa jadi kasus 40 ribu kasus," kata Guru Besar FKM Unhas, Prof Ridwan Amiruddin, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (1/7/2021).

Ridwan mengatakan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali pada intinya mengurangi kerumunan dan membatasi pergerakan populasi. Hasil pembatasan ini akan membuat orang yang bergejala tetap berada di rumah sehingga tidak terjadi transmisi baru.

"Poin pentingnya memutus mata rantai penularan, dari satu penderita ke penderita baru, yang ini strategi yang dikembangkan PPKM darurat," kata dia.

Seharusnya pelaksanaan PPKM Darurat ini dilaksanakan sejak 3 pekan lalu, di mana kasus COVID-19, khususnya di Jawa dan Bali, mulai meningkat lagi. Apalagi, dia menilai deteksi atas kenaikan kasus ini tidak berjalan efektif. Dia pun mengistilahkan proses penanganan COVID-19 saat ini dengan sebutan 'pemadam kebakaran'.

"Ini seperti tindakan pemadam kebakaran, di mana apinya menyala di situ apinya dipadamkan. Kalau itu yang terjadi kita melakukan tindakan yang reaktif, bukan preventif atau proaktif," sebut dia.

Dia berharap PPKM Darurat ini dilaksanakan dengan pengawasan dan implementasi ketat dan harus berjala terus-menerus. Dia juga berharap kejadian banyaknya tenaga kesehatan yang tumbang tidak terulang setelah pengetatan selama dua pekan di Jawa dan Bali.

Tonton Video: Luhut: Saya Ingatkan, Jangan Main-main dengan Berita Hoax!

[Gambas:Video 20detik]



(tfq/nvl)