RUU Perlindungan Data Pribadi Deadlock, Komisi I DPR Salahkan Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 14:28 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedung DPR RI (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Komisi I DPR RI mengungkapkan alasan mentoknya pembahasan Rancangan Undang-Undangan Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Komisi I menyebut pemerintah tak konsisten dan tak serius terkait kesepahaman lembaga pengawas yang diatur di dalam RUU PDP.

"Pada saat pembahasan kelembagaan konsinyering ini, kemarin, Komisi I DPR RI dan panja pemerintah pada awalnya memiliki kesepahaman bahwa DPR dan pemerintah akan membentuk lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun pada saat masuk pembahasan, panja pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kominfo, tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya, panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah kementerian Kominfo," kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahri saat jumpa pers, Kamis (1/7/2021).

Abdul Kharis menjelaskan, Komisi I telah melakukan konsinyering dengan panja pemerintah yang diketuai oleh Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangarep. Dari total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM), telah diselesaikan 143 DIM dengan 125 DIM disepakati, 10 DIM di-pending, 6 DIM perubahan substansi, dan 2 DIM usulan baru.

Sementara itu, 228 DIM belum selesai dibahas, mayoritas DIM yang belum dibahas ini berkaitan dengan lembaga pengawas pelaksanaan di RUU PDP. Komisi I menilai pemerintah tak serius dan tak konsisten dengan kesepahaman yang telah disepakati sebelum soal lembaga pengawas.

"Konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara panja DPR dan panja pemerintah. Panja DPR menilai panja pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh panja pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangat berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama," ujar Abdul Kharis.

Menurut Abdul Kharis, jika pasal yang menyangkut lembaga pengawasan telah disepakati, paling cepat seminggu akan segera selesai. Komisi I, kata Abdul Kharis, menunggu niat baik pemerintah untuk menyelesaikan RUU PDP soal pasal lembaga pengawasan.

"Panja Komisi I DPR RI ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen, bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang juga akan mengawasi badan publik dan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan aspirasi publik dan masukan dari para pakar," imbuhnya.

Anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizal, menjelaskan mengapa lembaga pengawas menyangkut perlindungan data pribadi penting berdiri secara independen. Sebab, menurut Bobby, lembaga pengawas itu akan setara dengan lembaga lainnya baik di dalam mau pun di luar negeri.

"Karena UU ini akan mengatur perlindungan data pribadi masyarakat yang di lembaga swasta dan juga di lembaga publik lainnya, dan lembaga ini juga akan mewakili Indonesia kalau misalkan akan ada kebocoran data atau yang memerlukan perlindungan data di luar negeri. Bayangkan misalkan ada kebocoran data dari lembaga swasta, lantas ada dispute atau tuntutan-tuntutan, dan lembaga ini kalau di bawah kementerian, berarti kan negara bisa ada risiko, tetapi kalau ini dipisahkan dari atau langsung bertanggungjawab satu badan yang independen, ini akan setara dengan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan kesepakatan internasional," ucap Bobby.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya.

Terpisah, anggota Komisi I Fraksi PKS, Sukamta, menilai Kominfo yang keukeuh untuk menempatkan lembaga pengawas data pribadi di bawah kementerian, sedangkan sikap Komisi I yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah presiden, menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock.

"Lembaga atau badan pengawas data pribadi ini sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai standar. Selain itu, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul, mengingat saat ini data pribadi nilainya sangat mahal. Oleh sebab itu, lembaga ini semestinya ada di bawah presiden untuk memastikan kewenangannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas. Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal," ucap Sukamta.

"Pertimbangan yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas ini setara dengan standar Internasional, yakni setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR). Kenapa harus standar? Karena kalau kita sesuai, maka data WNI kita di Eropa akan diperlakukan dan diberikan perlindungan oleh GDPR, sementara kalau tidak independen itu dianggap tidak standar. Saat ini banyak negara melakukan revisi atas Peraturan perlindungan data pribadinya untuk diadaptasi dengan GDPR," imbuhnya.

(rfs/gbr)