RUU Perlindungan Data Pribadi Deadlock, Komisi I DPR Salahkan Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 14:28 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedung DPR RI (Rengga Sancaya/detikcom)

Terpisah, anggota Komisi I Fraksi PKS, Sukamta, menilai Kominfo yang keukeuh untuk menempatkan lembaga pengawas data pribadi di bawah kementerian, sedangkan sikap Komisi I yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah presiden, menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock.

"Lembaga atau badan pengawas data pribadi ini sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai standar. Selain itu, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul, mengingat saat ini data pribadi nilainya sangat mahal. Oleh sebab itu, lembaga ini semestinya ada di bawah presiden untuk memastikan kewenangannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas. Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal," ucap Sukamta.

"Pertimbangan yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas ini setara dengan standar Internasional, yakni setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR). Kenapa harus standar? Karena kalau kita sesuai, maka data WNI kita di Eropa akan diperlakukan dan diberikan perlindungan oleh GDPR, sementara kalau tidak independen itu dianggap tidak standar. Saat ini banyak negara melakukan revisi atas Peraturan perlindungan data pribadinya untuk diadaptasi dengan GDPR," imbuhnya.


(rfs/gbr)