ADVERTISEMENT

Round-Up

Tuntutan Ringan untuk Edhy Prabowo Berujung Kritikan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Jun 2021 22:44 WIB
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo jalani sidang lanjutan kasus suap ekspor benih lobster. Dalam sidang itu, Edhy Prabowo didampingi sang istri.
Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Besaran tuntutan 5 tahun penjara untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam sorotan. Kritik pun berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, menilai hukuman 5 tahun penjara terlalu ringan.

Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia diyakini terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar, dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

"Menuntut agar majelis hakim dapat memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 tahun dan pidana denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Jaksa mengatakan Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi serta Safri selaku staf khusus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas.

Selain itu, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy (Iis Rosita Dewi) serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics.

Jaksa merinci total suap senilai Rp 25,7 miliar didapat dari dua pihak. Sebesar USD 77 ribu dari Direktur PT DPPP, Suharjito. Sedangkan suap sebesar Rp 24,6 miliar didapat dari pengusaha benur lainnya dalam bentuk biaya kargo dengan menggunakan perusahaan boneka.

Edhy juga berperan aktif dalam memberi izin ekspor benur. Dia juga, disebut jaksa, mengintervensi proses pemberian izin budi daya dan ekspor BBL kepada PT DPPP dan perusahaan eksportir lainnya.

Edhy Prabowo diyakini melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Namun, besaran tuntutan 5 tahun yang ditetapkan jaksa penuntut umum dianggap terlalu ringan. Baca di halaman berikutnya.



Simak Video "Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Bui, Hak Politik Juga Dicabut!"
[Gambas:Video 20detik]


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT