Tuntutan Ringan ke Edhy Prabowo Diyakini Bukti Pemberantasan Korupsi Turun

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 30 Jun 2021 15:32 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Foto ilustrasi Edhy Prabow bermasker biru. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK telah membacakan tuntutan kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster (benur). Alih-alih dituntut hukuman bui tinggi, Edhy Prabowo hanya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy Prabowo diyakini jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benur. Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster, Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

"Menuntut agar majelis hakim dapat memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 tahun dan pidana denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Jaksa mengatakan Edhy dkk menerima uang sebesar Rp 25,7 miliar dari pengusaha benur. Uang ini berkaitan dengan izin ekspor benur. Jaksa juga mengatakan uang USD 77 ribu didapat Edhy Prabowo dari Direktur PT DPPP, Suharjito.

Edhy diyakini mengambil untung dengan cara menaruh dua orang representasinya sebagai komisaris perusahaan kargo, PT ACK. Keduanya dipinjam namanya oleh Edhy agar mendapat untung dari ekspor benur.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada tren penurunan pemberantasan korupsi di balik tuntutan ringan terhadap Edhy Prabowo.

"Pada dasarnya ini kita lihat sebagai tren dari semangat pemberantasan korupsi yang turun luar biasa di era Presiden Jokowi yang kemudian menurut saya memengaruhi juga pilihan-pilihan kejaksaan dalam menuntut terdakwa kasus korupsi. Kalaulah semangat pemberantasan korupsinya tinggi tentu jaksa akan diperintahkan presiden untuk menuntut para terdakwa kasus korupsi seberat-beratnya hukuman," kata Feri, Rabu (30/6/2021).

Feri menaruh harapan kepada majelis hakim agar menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada Edhy. Namun, berkaca pada kasus jaksa Pinangki, Feri menilai rasanya sulit hal itu terwujud.

"Kalau lihat tren Pinangki kemarin ya kita juga akan ragu jangan-jangan nanti hakim malah memberikan sanksi yang juga ringan. Jadi ini terkait tren upaya pemberantasan korupsi yang anjlok di bawah kepemimpinan Jokowi melalui pihak kejaksaan," ujarnya.

Feri AmsariFeri Amsari (Andi Saputra/detikcom)

Selanjutnya, kata Pukat UGM Zaenur Rohman:

Simak Video: Jaksa Minta Duit Bank Garansi Ekspor Benur Rp 51,7 M Dirampas Negara

[Gambas:Video 20detik]