.webp)
Anggota DPR RI Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin PPKM darurat. Sebab, menurut Irwan, lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tetap tak bisa dibendung.
"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun segitu-gitu saja. Faktanya, pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan sering kali blunder," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).
Irwan menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona biasa-biasa saja. Ujungnya, sebut dia, pemerintah pusat menyerahkan penanganannya ke pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu normatif saja. Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah. Pertanyaannya, pemerintah daerah apa memang masih ada uang?" terang Irwan.
Lebih lanjut, Irwan menyoroti perihal pelacakan kasus Corona dan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Anggota DPR dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu mengingatkan bahwa kesuksesan PPKM darurat juga dipengaruhi oleh pelacakan kasus dan vaksinasi.
"Persentase distribusi vaksin kan masih sangat rendah, dan terkait tracing dan testing yang dilakukan pemerintah, di samping tidak fokus, juga tidak konsisten," sebutnya.
"PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu 'KESAH MAHA', ngabisin baterai saja. Lebih baik lockdown sekalian. Nggak boleh ragu-ragu," imbuhnya.
Irwan menilai yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan lockdown. Setelah itu, baru kemudian pelacakan dan vaksinasi COVID-19 diintensifkan.
"Dengan situasi seperti ini, lebih baik tegas lockdown, kemudian intensifkan realisasi pemberian vaksin dan juga masifkan tracing dan testing. Itu baru konkret turunkan tren COVID yang terus naik," pungkas Wasekjen Partai Demokrat itu.
Lihat Video: Menko Marves Pimpin PPKM Darurat, PKS: Luhut Lagi, Luhut Lagi
