Mendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Insentif buat Nakes di Daerah

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 29 Jun 2021 21:24 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menerima informasi soal masih adanya nakes belum menerima insentif baik penuh, sebagian, ataupun seluruhnya.

"Arahan dari Bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian COVID-19 dan Percepatan Realisasi Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah, Tito menjelaskan arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti lewat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021. Keputusan ini mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan terdiri atas Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Swasta, TNI, Polri dan Rumah Sakit Umum BUMN. Sementara untuk Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Labkesmas, insentifnya akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi 8% dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.

Selain itu, kata Tito, arahan tersebut juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Tak hanya itu, Tito menjelaskan adanya respons soal insentif bagi tenaga kesehatan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang ditetapkan 28 Juni 2021. Dalam edaran tersebut, tercantum amanat agar pemda menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%.

"Dari hasil monitoring dan juga informasi, ada beberapa daerah yang belum menganggarkan 8% ini untuk (penanganan) COVID-19, kemudian ada yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal, ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan," jelasnya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 27 Juni 2021, dari 523 daerah yang telah menyampaikan Laporan Refocusing 8% DBH/DAU Tahun Anggaran 2021, sebanyak 455 daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan.

Sementara itu, terdapat 68 daerah lainnya yang tidak mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan. Diketahui, dari 455 daerah yang mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, 144 daerah telah melakukan realisasi, sementara 311 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Ia pun menjelaskan, data yang sama memperlihatkan Anggaran dan Realisasi Refocusing 8% DBH/DAU dalam APBD Tahun Anggaran 2021 masih jauh dari harapan. Berdasarkan Data Kementerian Keuangan per Senin (28/6), Tito menjelaskan bahwa agregat realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19 masih berada pada angka 7,81%. Artinya, realisasi anggaran ini baru tercapai sebanyak Rp 629, 51 miliar dari total anggaran Rp 8.058,44 triliun. Adapun angka ini didapat dari rincian sebagai berikut.

1. Di tingkat provinsi, tercatat pengalokasian anggaran bagi Inakesda sebesar Rp 1.436.639.333.586, namun baru terealisasi Rp 117.820.155.925 atau hanya 8,2%.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten.

2. Anggaran bagi Inakesda di Kabupaten/Kota sebesar Rp 6.596.716.906.47 baru terealisasi 7,6% atau Rp 504.395.277.658.

Adapun 10 daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kep. Meranti, Karawang, dan Kotawaringin Barat. Sementara 10 daerah kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang.

Sedangkan 10 daerah kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu, dan 10 daerah kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kota Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Tito pun menegaskan kembali peran tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, tanggung jawab risiko yang diemban tenaga kesehatan sangatlah besar.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah perlu segera melakukan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan. Ia menambahkan simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya.

"Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi yang dilakukan melalui video conference ini juga diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

(mul/ncm)