Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Bui di Kasus Ekspor Benur

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 29 Jun 2021 17:17 WIB

Edhy, kata jaksa, mengambil untung dengan cara menaruh dua orang bernama Amri dan Ahmad Bahtiar. Keduanya dipinjam namanya oleh Edhy agar mendapat untung dari ekspor benur.

"Bahwa uang Rp 24.625.587.250 diterima rekening BNI atas nama Amri dan melalui Ahmad Bahtiar. Sedangkan Rp 5.047.074.000 diterima di rekening Yudi Surya Atmaja sebagai representasi dari Siswadhi Pranoto Loe," ungkap jaksa.

"Bahwa dengan penerimaan uang dari Suharjito dan perusahaan BBL lain dari PT ACK tersebut maka dapat disimpulkan proses penyerahan telah terjadi sempurna. Meskipun uang tidak diterima secara fisik kepada terdakwa, namun uang tersebut telah dinikmati pribadi dengan cara pemindahbukuan ke rekening beberapa orang terdekat terdakwa, sehingga terdakwa dan Siswadhi Pranoto Loe mudah menggunakan uang-uang tersebut," sambung jaksa KPK.

Jaksa juga mengatakan Edhy Prabowo berperan aktif dalam memberi izin ekspor benur. Edhy juga disebut jaksa mengintervensi proses pemberian izin budidaya dan ekspor bbl kepada PT DPPP dan perusahaan eksportir lainnya.

"Terdakwa memberi arahan agar saksi Andreau Misanta Pribadi dan Safri menjalankan arahan terkait ekspor BBL. Bahwa benar terdakwa menghubungi Safri dan Andreau beberapa kali menanyakan perusahaan ekspor, hal ini dibuktikan dengan adanya percakapan yang termuat dalam surat tuntutan. JPU menyimpulkan ada peran aktif terdakwa selaku Menteri KP RI dalam melakukan intervensi ke tim uji tuntas yakni Andreau Misanta selaku ketua tim uji tuntas dan Safri selaku Wakil Ketua Tim Uji Tuntas," ucap jaksa.

Selain itu, jaksa juga meyakini Edhy turut terlibat dalam memberikan izin budidaya dan ekspor benur. Walaupun Edhy telah menyerahkan sepenuhnya ke dirjen di bawahnya.

"Meskipun pemberian izin ekspor BBL bukan kewenangan terdakwa, namun dalam proses pemberiannya terlihat sangat kental ada campur tangan terdakwa, sehingga terlihat izin tersebut harus melalui terdakwa sementara dirjen hanya menjabat saja, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terkait suap ini," tegas jaksa.

Atas dasar ini, Edhy Prabowo dkk diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Jaksa Kabulkan JC Siswadhi Pranoto Loe

Dalam sidang tuntutan ini, jaksa KPK mengabulkan justice collaborator (JC) yang diajukan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Sidwadhi Pranoto Loe. Jaksa menilai Siswadhi selama proses penyidikan hingga persidangan telah kooperatif.

"Kami berpendapat karena terdakwa terus terang dan kooperatif serta telah berterus terang dan membuka dalam perkara ini, maka permohonan JC terdakwa dapat dikabulkan," kata jaksa Ronald.

Sedangkan untuk permohonan JC stafsus Edhy, Safri tidak dikabulkan. Jaksa menilai Safri tidak berterus terang mengungkap dalang kasus ini.

"Setelah dilakukan kajian selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan bahwa terdakwa telah berterus terang untuk dirinya sendiri. Namun tidak mengungkap secara keseluruhan, oleh karenanya permohonan terdakwa sebaiknya ditolak, sedangkan terkait terdakwa sudah melakukan pengembalian uang akan kami pertimbangkan dalam hal-hal meringankan," kata jaksa.


(zap/knv)