.webp)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut. Capaian ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Pemprov Kalteng dalam kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng. Penyerahan LHP atas laporan keuangan tersebut diselenggarakan berbeda dalam dua tahun terakhir. Sebab, pandemi COVID-19 masih melanda di seluruh dunia, tak terkecuali di Kalteng.
Sugianto pun menjelaskan hingga kini upaya penanganan pandemi terus dilakukan di wilayahnya, yakni melalui sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, menggencarkan 3T, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pendistribusian jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, bantuan produktif bagi UMKM, dan juga program vaksinasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020," kata Sugianto dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
Ia juga mengucapkan terima kasih atas rekomendasi dan saran konstruktif dari BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.
"Sebagai Entitas Pelaporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemprov Kalteng ke depannya.
"Kami menyadari bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset. Saya meminta kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat bekerja lebih keras lagi, serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap Perangkat Daerah," ujarnya.
Selain itu, Sugianto menyebut pihaknya akan berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal dan melakukan konsultasi intensif dengan aparat pengawasan eksternal guna mempertahankan opini WTP.
Ia pun berharap agar BPK RI perwakilan Provinsi Kalteng dapat selalu memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada Pemprov Kalteng, baik melalui konsultasi maupun dengan berbagai saran dan rekomendasi.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Kalteng. Khususnya, terkait pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020 yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Kalteng. Sehingga, dalam LKPD Tahun Anggaran 2020 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," jelasnya.
Untuk itu, Isma mengatakan pihaknya memberikan opini WTP atas LKPD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020.
"Pencapaian opiniWTP ini adalah yang ketujuh kali berturut-turut bagi Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah ProvinsiKalimantan
"Pencapaian opini WTP ini adalah yang ketujuh kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan BPK RI telah menyimpulkan bahwa Pemprov Kalteng dinilai Cukup Efektif dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN Tahun Anggaran 2020. Adapun langkah ini diambil dalam rangka tercapainya Standar Nasional Pendidikan untuk prasarana yang memadai.
"Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2021," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Rajak, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin, Forkopimda, serta Kepala OPD Pemprov Kalteng.
(ncm/ega)
