LSM Dikambinghitamkan, Pernyataan BIN Tak Berdasar

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dituding bermain dalam kasus Freeport dan bentrok di Abepura. LSM justeru menganggap dikambinghitamkan, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar dianggap tidak berdasar. "Pernyataan Kepala BIN yang seperti menyalahkan, mengkambinghitamkan atau menunjuk adanya peran LSM lokal dan internasional sama sekali tidak masuk akal," jelas Koordinator Kontras Usman Hamid kepada detikcom, Selasa (21/3/2006).Usman justeru mempertanyakan peran LSM itu sendiri. Sebenarnya sampai sejauh mana kapasitas organisasi LSM apalagi lokal sehingga bisa menciptakan kondisi seperti di Abepura kemarin. "Di mana dasar-dasar untuk mengambil pertimbangan kesimpulan itu," katanya balik bertanya. Usman menilai, memang ada kecenderungan pernyataan Kepala BIN dalam sejumlah kasus, seperti kasus pesantren dan lain-lain lebih banyak didahului oleh kesimpulan. Tapi pernyataan itu bukan atas hasil pengumpulan fakta dan informasi secara logis dari analisa keamanan nasional."Jadi itu lebih pada sikap apriori yang telah lama ada di dalam tubuh BIN. Itu belum hilang ternyata," tegas Usman lagi.Tidak masuk akal apabila suatu unjuk rasa yang berakibat bentrokan dan menewaskan aparat kepolisian itu dilakukan oleh LSM. Pernyataan Kepala BIN itu harus dicabut karena tidak kredibel bila tidak dibuktikan dengan fakta dan data yang ada."Apakah itu pendapat pribadi Pak Syamsir atau pendapat BIN secara lembaga tanpa adanya otorisasi dari Presiden atau ini pendapat Presiden. Ini harus diluruskan, jangan sampai persoalan yang ada jadi kabur dan lari dari persoalan. Itu yang sering terjadi," ujar Usman. Dari kacamata Kontras, jelas Usman, peristiwa di Abepura kemarin adalah persoalan kelemahan aparat kepolisian dan intelijen soal kemanan. Demo yang besar dibubarkan dengan jumlah polisi yang minim. Dan yang terpenting adalah kurang sensitifnya pemerintah dalam melihat gejolak sosial di masyarakat. Terutama terkait protes perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, penembakan warga. Pemerintah malah tutup mata dan mengatakan operasi Freeport tetap jalan."Sebenarnya tidak memadainya intelijen negara dan kepolisian sehingga mengambil keputusan yang keliru. Ini yang harus dikoreksi," tegas Usman lagi. (zal/)