DPRD Jateng Berencana Ajukan Hak Angket CPNS

Semarang - Setelah mendapat aduan dari berbagai kelompok masyarakat soal data penerimaan CPNS yang tidak sinkron, DPRD Jateng jengah. Mereka bersiap mengajukan hak angket.Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Muhamad Haris menyatakan, pihaknya sedang mengusulkan rencana tersebut ke anggota dewan. Dia berharap dengan hak angket, dewan bisa menelusuri sejauh mana indikasi kekacauan data dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini."Permasalahan ini serius. Banyak peserta yang dinyatakan lolos pada tanggal 17 Maret. Namun esoknya, dia dinyatakan gagal. Ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya di Kantor DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (20/3/2006).Haris menambahkan, hingga saat ini, hanya FPAN yang sudah menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket. Pihaknya masih terus melakukan lobi ke fraksi lain agar rencana tersebut bisa diwujudkan dalam waktu dekat.Anggota Komisi A DPRD Jateng A Fikri Faqih menyatakan, penganuliran data penerimaan menunjukkan bahwa pemprov tidak siap dalam melakukan seleksi CPNS. "Mereka (CPNS) yang sebelumnya dinyatakan diterima tapi pada akhirnya tidak, sudah pasti kecewa," ujarnya.Faqih menambahkan, seharusnya Pemprov bisa melakukan evaluasi dan koreksi diri. Bagaimana mungkin, data yang sudah terpublikasi ternyata dianulir. Pemprov wajib meneliti apakah hal tersebut semata-mata kesalahan teknis atau ada unsur kesengajaan.Menurut Ketua FPKS ini, Pemprov perlu mengakomodasi peserta yang diterima sebelum dan sesudah revisi. "Kalau yang batal diterima dijanjikan tahun depan, maka harus diberi landasan hukum. Misalnya dengan tanda tangan di atas materai. Biar jelas," paparnya.FPKS menerima laporan di Wonogiri ada delapan formasi yang menurut pengumuman di Pemprov diterima (tercantum di pengumuman), namun di pengumuman versi Kabupaten Wonogiri tidak ada. Hingga saat ini, tidak ada yang memberi kejelasan dimana titik perbedaan data.Hari ini, Senin (20/3), ratusan CPNS yang pada awalnya dinyatakan lolos, namun pada akhirnya tidak, menggerudug kantor gubernur. Mereka meminta kejelasan soal data penerimaan. Oleh Pemprov, mereka dijanjikan diterima pada seleksi CPNS tahun depan. (atq/)