Pepera Desak Pemerintah Tutup Freeport

Jakarta - Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (PEPERA-PB) mendesak kepada pemerintah untuk menyerap aspirasi rakyat Papua yang menginginkan penutupan PT Freeport. Jika langkah ini tidak dilakukan, dikhawatirkan muncul kasus-kasus serupa yang hanya merugikan semua pihak."Pemerintah seharusnya dapat bersikap tegas, cepat dan komprehensif, mendengarkan suara dan aspirasi rakyat Papua yang menghendaki PT Freeport segera ditutup," kata Juru Bicara Front Pepera-PB Arkilaus Baho dalam konperensi pers di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2006).Selain penutupan Freeport Indonesia, Pepera juga mendesak dilakukan audit dan penyidikan menyeluruh atas dugaan seluruh rangkaian kejahatan HAM, kerusakan ekologi, serta korupsi, yang telah dilakukan perusahaan pertambangan multinasional tersebut. Sikap pemerintah pusat yang sama sekali abai terhadap aspirasi rakyat Papua, dapat dikatakan sebagai memburuknya situasi sosial politik di Papua. Desakan ini, untuk mencegah semakin berlarut-larutnya masalah ini, yang berakibat, makin banyaknya timbul korban jiwa."Pemerintah SBY-Kalla harus menunjukan komitmen penuh bagi kesejaheraan rakyat Papua, dengan cara segera mengeluarkan kebijakan penutupan total tambang PT Freeport Indonesia. Jangan takut dengan ancaman gugatan Arbitrase Internasional, ataupun ancaman larinya investor," tandasnya. (jon/)