.webp)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong peningkatan kinerja dan realisasi program bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19.
Hidayat juga menyoroti beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Kementerian Sosial, seperti validasi pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta sosialisasi dan realisasi program bansos ke masyarakat.
Di samping itu, menurut Hidayat, peran pendamping juga masih perlu dimaksimalkan melalui peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, program bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program bantuan sosial ini sangat dibutuhkan masyarakat apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Untuk itu, Kemensos dan Pemda harus benar-benar bersinergi dan mengawal agar realisasi program bansos tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tidak terulang kasus korupsi Bansos yang pasti merugikan semua pihak. Mestinya realisasi program bansos di DKI bisa jadi teladan, bukan malah menjadi masalah," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).
Saat Kunjungan Kerja secara virtual kemarin, Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini menjelaskan terkait temuan bansos yang tidak tepat sasaran di wilayah Jakarta sejak tahun lalu.
Berdasarkan survei Koalisi Pemantau Bansos tahun 2020, dari sekitar 4.000 warga DKI yang disurvei, 73% masuk kategori layak terima PKH tapi justru tidak mendapatkan banso (exclusion error). Adapun perkiraan jumlah KK miskin di DKI yang luput dari Bansos PKH sebanyak 30.000 keluarga.
Sementara itu, survei SMERU Institute di tahun 2020 menemukan dari sekitar 2.000 warga penerima bansos yang disurvei, sebanyak 400 warga atau 20% ditemukan tidak layak menerima bansos.
Selain itu, sebanyak 30% warga penerima bansos PKH tidak mendapatkan program komplementer seperti bansos beras. Namun, Hidayat menyebut saat ini telah ada upaya perbaikan data untuk tahun 2021 meski baru sebanyak 75% data terselesaikan
Untuk itu, Hidayat meminta agar seluruh pihak bersinergi untuk melakukan pembaharuan dan validasi data penerima bansos di Jakarta. Terlebih saat ini kasus COVID-19 terus melonjak di Indonesia.
"Oleh karena itu kami mendorong agar Pemkot, Pemprov, dan Kemensos bersinergi memperbaiki validitas dan kualitas data penerima bansos di Jakarta. Sekalipun kami juga sampaikan apresiasi karena berdasarkan rekap Kemensos pada April 2021, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sudah melakukan verifikasi dan validasi data lebih dari 75%. Updating dan validasi data serta maksimalisasi bansos baik program PKH maupun BLT makin diperlukan, apalagi COVID-19 makin mengganas dengan banyaknya korban, penuhnya RS, dan varian-varian baru virus COVID-19," ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat mengungkapkan pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi program bansos hingga ke tingkat warga. Pasalnya, kini masih banyak warga yang mengeluh tidak menerima informasi tersebut.
Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital sehingga dapat melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media. Di samping itu, pemerintah juga tetap perlu meningkatkan sosialisasi langsung melalui peran pendamping PKH. Bahkan, dirinya menilai pendamping PKH perlu memperoleh peningkatan kesejahteraan.
"Tentu kami sepakat dan dukung agar SDM bansos yang bekerja di lapangan benar-benar disejahterakan oleh Pemerintah sehingga penyaluran bansos bisa semakin optimal. Sekalipun kita juga harus sadari bahwa keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi COVID-19, maka minimal jangan sampai ada pengurangan tunjangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga bansos," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi, serta para Koordinator Pendamping Realisasi Program Keluarga Harapan.
(ega/ega)
