Didanai APBD, Istri Gubernur Riau Ikut Piknik ke Jerman

Pekanbaru - Istri para pejabat di Provinsi Riau jalan-jalan ke Jerman dengan dana APBD. Rupanya dalam rombongan itu turut serta istri Gubernur Riau, Septina Zainal. DPRD Riau pun berang. "Apa urgensinya istri Gubernur Riau ikut dalam rombongan jalan-jalan ke Berlin, Jerman. Saya rasa tidak ada kolerasinya antara proyek promosi wisata Provinsi Riau ke luar negeri dengan melibatkan istri gubernur. Intinya promosi itu cuma sekadar melancongkan istri pejabat saja," kata anggota DPRD Riau, Edi Ahmad RM, kepada detikcom, Senin (20/3/2006) di Pekanbaru. Menurut Edi, proyek promosi wisata Riau ke luar negeri yang dilakukan Dinas Pariwisita Seni dan Budaya Riau adalah sebuah program yang mubazir. Sebab, infrastruktur wisata Riau sampai sekarang tidak memadai. "Promosi itu hanya sekadar pemborosan dana publik saja. Apalagi kita ketahui sejumlah istri pejabat Pemerintah Provinsi Riau turut dalam rombongan itu. Termasuk istri Gubernur Riau," kata Edi RM. Edi RM tidak habis pikir atas keikutsertaan istri gubernur tersebut. Itu sebabnya, dia berharap, proyek promosi tur ke luar negeri untuk masa mendatang sebaiknya ditinjau ulang. "Jangan sampai ada ada kegiatan yang sama memperjalankan istri pejabat ke luar negeri dengan dana APBD," kets di. Copot Kadis Pariwisata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Mukti Sanjaya, bersikap lebih tegas. Dia mendesak agar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Sudirwan Hamid dicopot dari jabatannya. Mukti menilai, program promosi wisata ke Jerman tidak banyak manfaatnya. Apalagi intinya mengikutsertakan istri pejabat dengan dana ABD Riau. "Inilah enaknya istri pejabat di Riau. Mau jalan-jalan ke luar negeri saja pakai dana APBD yang dititipkan ke Dinas Pariwisata. Saya menyarankan, sebaiknya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau ini dicopot saja," kata Mukti Sanjaya. Mukti juga mempertanyakan soal anggaran keberangkatan ke Jerman tersebut. Menurutnya, ketika istri pejabat berangkat ke Jerman pekan lalu, APBD Riau 2006 yang digunakan untuk mendanai mereka, belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran APBD boleh dipakai sebelum disahkan, kata Mukti, biasanya untuk hal yang krusial. Dia mencontohkan, anggaran bisa dipakai untuk membayar gaji PNS atau ada hal yang paling krusial lainnya. "Sedangkan untuk urusan promosi ke luar negeri itu, saya kira bukan hal yang paling krusial. Jadi kita juga akan mempertanyakan dari mana dana itu bisa didapatkan," kata Mukti. (nrl/)