Round-Up

Opsi Grasi Jokowi Tak Dilirik Habib Rizieq

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 06:01 WIB
Sidang Habib Rizieq, Habib Rizieq pekikkan takbir
Habib Rizieq saat sidang putusan (Foto: dok. tangkapan layar)
Jakarta -

Habib Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah menyebarkan berita bohong dalam kasus tes swab RS Ummi. Hakim pun lantas menyampaikan tiga hak yang dimiliki Rizieq. Salah satunya, hak untuk memohon pengampunan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Rizieq menerima putusan yang dijatuhkan.

Dua hak lainnya yang disampaikan hakim yakni hak untuk Rizieq menerima atau menolak putusan tersebut (mengajukan banding). Kemudian, hak untuk pikir-pikir selama 7 hari guna menentukan banding atau tidak.

"Jadi demikian ya, Terdakwa, ini hasil musyawarah majelis hakim, Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 KUHAP, Saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak," kata hakim ketua Khadwanto dalam sidang di PN Jaktim, Kamis (24/6/2021).

"Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal Saudara menerima putusan, yaitu grasi," lanjut hakim memberi opsi.

Dari ketiga opsi hak yang ditawarkan itu, Rizieq pun memilih banding. Opsi grasi yang ditawarkan tak diliriknya sama sekali. Tanpa pikir panjang, Rizieq dengan tegas menolak putusan hakim dan menyatakan banding.

"Setelah saya saya mendengar putusan hakim, ada beberapa hal, di antaranya jaksa mengajukan saksi ahli forensik, padahal di persidangan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, tidak ada bukti autentik tentang Pasal 14 ayat 1. Jadi dengan dua alasan tadi, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim, dan saya menyatakan banding," kata Rizieq.

Pernyataan banding juga diikuti oleh pengacaranya dan jaksa penuntut umum. "Kami juga akan ajukan banding," kata jaksa.

Kata MA

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menjelaskan penyampaian hak-hak terdakwa usai pembacaan putusan merupakan kewajiban. Andi mengatakan, terdakwa memang memiliki tiga hak usai divonis hakim, di mana salah satunya adalah grasi.

"Menyampaikan hak-hak terdakwa untuk menggunakan upaya hukum seusai divonis oleh majelis hakim boleh saja, bahkan menjadi kewajiban bagi ketua/majelis hakim untuk memberitahukan hal tersebut," kata Andi saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

"Upaya hukum itu tidak hanya banding atau kasasi tetapi juga terdakwa apabila menerima putusan dapat mengajukan grasi ke presiden," ungkapnya.

Simak video 'Tak Terima Divonis 4 Tahun Kasus Swab RS UMMI, HRS Ajukan Banding!':

[Gambas:Video 20detik]



Pengacara sebut penawaran opsi grasi tak lazim. Simak di halaman berikut.

Selanjutnya
Halaman
1 2