Hendarman mengatakan sebelum sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas wajib melakukan sejumlah persyaratan. Salah satunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan.
"Sebelum melaksanakan PTM Terbatas, sekolah wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Salah satunya vaksinasi pada pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, pelaksanaan PTM Terbatas harus memenuhi standar protokol kesehatan dan didukung berbagai elemen masyarakat. Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas walaupun belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah," ucapnya.
"Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karena PTM hanya dilakukan terbatas, secara otomatis PJJ juga menjadi opsi pembelajaran yang dapat terus dilakukan/disediakan oleh sekolah," sambungnya.
Lebih lanjut, Hendarman pemberian izin sekolah menggelar PTM terbatas dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila melarang, kegiatan PTM terbatas tidak bisa dilaksanakan.
(lir/lir)
