Round-Up

Kala Kasasi Belum Jelas tapi Jaksa Sebut Mobil Pinangki untuk Negara

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 21:11 WIB
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan Putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu divonis oleh Majelis Hakim 10 Tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
Pinangki Sirna Malasari (ANTARA/RENO ESNIR)

ICW Tak Habis Pikir Kejagung Heran Sunat Vonis Pinangki Diributkan

Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono mempertanyakan mengapa penyunatan terhadap vonis Pinangki Sirna Malasari terus diributkan. ICW pun tidak habis pikir terhadap sikap Jampidsus itu.

"Pertama, Jampidsus mengatakan media telah membesar-besarkan pemberitaan Pinangki. Penting untuk dipahami oleh Jampidsus bahwa sangat wajar jika publik mempertanyakan perihal penanganan Pinangki di Kejaksaan Agung," kata pegiat ICW, Kurnia Ramadhan, kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Kurnia mengatakan, wajar jika publik meributkan pemotongan hukuman terhadap Pinangki. Sebab, selain karena perkara ini melibatkan oknum penegak hukum yang bahu-membahu membantu pelarian buron, irisan lain menyasar pada kejanggalan penanganan perkara itu sendiri.

"Mulai dari rencana pemberian bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia, keluarnya surat pedoman pemeriksaan jaksa mesti seizin Jaksa Agung, tidak mendalami keterangan Pinangki ihwal penjamin ketika ia bertemu dengan Joko S Tjandra, hingga enggan untuk melimpahkan penanganan perkara ke KPK. Belum lagi perihal rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum kepada Pinangki," papar Kurnia.

Dalam pernyataannya, Jampidsus menyebutkan negara malah untung lantaran mendapatkan mobil dari Pinangki. Bagi ICW, pernyataan ini sangat aneh.

"Tentu pernyataan ini sulit untuk dipahami, terutama dalam konteks logika hukum. Betapa tidak, mobil itu adalah barang sitaan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki. Lalu, karena Pinangki tidak bisa menjelaskan asal-usul pembelian mobil tersebut, maka dipandang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi bukan seperti pernyataan Jampidsus yang seolah-olah mengibaratkan Pinangki memberikan mobil secara cuma-cuma ke negara," terang Kurnia.

ICW juga menilai sikap Jampidsus yang menyebutkan 'kenapa yang dikejar publik hanya Pinangki saja' tidak beralasan. Pernyataan itu seakan-akan disampaikan bukan oleh seorang Jampidsus, melainkan masyarakat biasa.

"Sebab, publik sedari awal sudah mendesak adanya pengembangan terhadap pelaku lain. Misalnya oknum penegak hukum yang menjamin Pinangki agar bisa bertemu dengan Joko S Tjandra. Namun, sayangnya, desakan publik itu hanya dimaknai sebagai angin lalu saja oleh Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, Jampidsus bahkan bisa menelisik lebih lanjut soal komunikasi Pinangki dengan Anita Kolopaking perihal kata 'Bapakmu dan Bapakku'," cetus Kurnia.


(yld/eva)