Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan jenazah pasien Corona akan diangkut atau diantar ke pemakaman pakai truk karena kasus meninggal Corona yang melonjak. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan sampai hari ini ambulans di Jakarta masih tersedia untuk mengangkut jenazah pasien Corona.
"Itu kan kalau ambulans tidak sanggup. Sampai hari ini ambulans di DKI masih siap mengangkut jenazah pasien COVID-19," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).
Riza optimistis ambulans di Jakarta masih memadai sekalipun angka kematian COVID-19 melonjak. Dia tetap mengupayakan pengangkutan jenazah menggunakan ambulans.
"Kita akan upayakan yang terbaik. Sekalipun sudah menjadi jenazah, tetap diupayakan diantar dengan ambulans," tegasnya.
Rencana pengangkutan jenazah pasien Corona menggunakan truk itu sebelumnya dilontarkan Edi Sumantri dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI, Rabu (23/6/2021).
Awalnya Edi menerangkan soal anggaran belanja tidak terduga (BTT) DKI Jakarta tahun 2021, yang saat ini diarahkan untuk penanganan COVID-19. Dia menyebut saat ini dana itu sudah terpakai dan tersisa Rp 186 miliar.
"Uang ini tinggal Rp 186 miliar. Ini dari Rp 2,133 triliun dikurangi Rp 1,946 triliun, tinggal Rp 186 miliar. Sudah terpakai buat apa saja? Dari Rp 186 miliar, sudah digunakan nih untuk peti jenazah," ujar Edi.
Edi kemudian memaparkan, per kemarin, 146 jenazah di DKI dimakamkan dengan prokes COVID. Saat itu juga Edi mengatakan jenazah pasien COVID akan diangkut menggunakan truk.
"Gelombang I tertinggi 75 orang, tertinggi di gelombang I. Tahun ini baru jam 6 sudah 146 orang dan Dinas Pemakaman tidak sanggup nguburin, sudah capek semuanya. Sampai jam 6 doang, sisanya ditaruh di puskesmas-puskesmas. Hari ini akan diangkat, karena ambulans tidak mungkin lagi, dengan truk, dengan kapasitas satu truk delapan peti. Dan hanya satu tempat yang tersedia di Rorotan saja. Makanya ini akan bertambah lagi untuk biaya peti dan lain-lain," jelas Edi.
Edi kemudian menjelaskan biaya membeli peti memakan dana sampai Rp 4,6 miliar. Kemudian anggaran untuk insentif tenaga pemulasaraan juga mencapai Rp 5,2 miliar, termasuk masker mencapai Rp 3,1 miliar.
"Dan Dinas Pertamanan Pemakanan Rp 13,02 miliar, Dinsos Konsumsi BST bagi masyarakat Rp 9 miliar, inspektorat ada pendampingan dan pengawasan Rp 5,8 miliar, BPBD Rp 467 miliar. Uang transpor gugus tugas ada juga dua kali, Rp 466 miliar sekian sehingga subtotal di BPBD Rp 933 miliar. DLH juga ada Rp 502 miliar, Satpol PP Rp 9,108 miliar untuk pengamanan pelaksanaan pemberian dan Rp 8,2 miliar untuk pelaksanaan kegiatan PPKM oleh Kodam Jaya Jayakarta, lalu Dishub hanya Rp 140 juta, Rp 243 juta, Rp 294 juta pelaksanaan penyekatan," kata Edi.
(eva/eva)
