MEF Tak Efektif, Pengamat Sebut RI Butuh Perpres Modernisasi Alutsista

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 21:15 WIB
KRI Kujang-642 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). TNI Angkatan Laut (AL) melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau Alutsista di lapangan. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Lmo/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Teguh prihatna-OPERASI LAUT TNI AL DI NATUNA
Jakarta -

Kehadiran rancangan peraturan presiden terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dinilai menjadi jawaban konkret untuk membuat ketahanan dalam negeri semakin kokoh.

Menurut Pengamat Pertahanan dari Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia, jika menelisik ke belakang pemerintah telah memiliki program bernama Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai sejak 2009 dan ditargetkan rampung di 2024. Namun, tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan baik dan akan rampung tepat waktu.

"Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Alban mencontohkan hal ini dapat terlihat dari target awal RI mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang dan 12 kapal selam pada tahun 2024 yang diperkirakan tidak akan tercapai.

"Bahkan jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI," jelasnya.

"Oleh karena itu, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19% dari yang seharusnya 75,54%," imbuhnya.

Alban mengatakan keterlambatan modernisasi juga telah memaksa TNI untuk menunda penghentian beberapa platform dan melemparkan beberapa sistem persenjataan dari satu unit ke unit lainnya.

"Ini terutama terjadi pada awal 2020 ketika Angkatan Udara mentransfer tiga Su-27/30 dari Skuadron 11 ke Skuadron 14 karena skuadron terakhir tidak memiliki pesawat organik sejak 2016 karena penundaan program penggantian F-5E/F," ungkapnya.

Menurutnya, rencana modernisasi alutsista dengan skema yang tertuang dalam rancangan peraturan presiden bisa menjadi jawaban. Apalagi, saat ini lebih dari 50% senjata TNI tidak hanya tua tetapi juga tidak dapat dioperasikan.

Diketahui pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah terlihat berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024.

"Bagaimanapun, melihat bagaimana rencana MEF tertunda, strategi baru mungkin diperlukan. Dari perspektif ini, rencana pengadaan jangka panjang yang mendukung strategi jangka panjang yang efektif harus dianggap penting untuk mendukung modernisasi TNI dalam melindungi bangsa dan kedaulatan," pungkasnya.

(ega/ega)