Kasus Corona di DPR Naik Signifikan Jadi 105 Orang, Termasuk Anggota Dewan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 12:02 WIB
Sekjen DPR Indra Iskandar, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Sekjen DPR Indra Iskandar (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Kasus positif COVID-19 di lingkungan DPR RI naik cukup signifikan menjadi 105 orang. Sebanyak 17 orang yang positif COVID-19 itu adalah anggota DPR RI.

"Dari tracing kami kemarin https://www.detik.com/search/searchall?query=DPR&siteid=2 dan hari ini, ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif. Untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang. Untuk anggota ada 17 orang," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Di luar 17 anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 itu adalah tenaga ahli hingga aparatur sipil negara atau ASN. Petugas kebersihan di kompleks perumahan anggota DPR RI Kalibata juga ditemukan terpapar COVID-19.

"Selebihnya tersebar di tenaga ahli, cleaning service, tenaga pamdal, dan ASN. Jadi di luar yang 17 itu tersebar di beberapa lini, termasuk petugas kebersihan di kompleks Kalibata, itu juga pagi ada 16 orang yang positif," ujar Indra.

"Kami tetap melakukan tracing terus, dan update data kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk sebagai bahan evaluasi," sambungnya.

Komisi VII dan VIII Masih Lockdown

Hingga hari ini masih ada dua komisi di DPR RI yang masih melakukan lockdown, yakni Komisi VII dan Komisi VIII. Sementara komisi yang masih melakukan kegiatan menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau komisi yang melakukan penundaan rapat atau menggunakan bahasa lockdown itu ya per hari ini hanya dua. Komisi VII dan VIII. Sedangkan Komisi I sudah akan mulai kembali rapat-rapat karena ada beberapa agenda sesuai dengan siklus anggaran di masa sidang ini komisi-komisi harus menyelesaikan tugas pembahasan anggaran di mitra-mitra kementerian/lembaga tersebut," ucap Indra.

Kegiatan komisi di DPR RI dilakukan secara hadir langsung dan virtual atau hybrid. Jumlah mitra yang hadir di komisi pun dibatasi.

"Jadi rapat-rapat dilakukan sesuai dengan keputusan Bamus, itu sesuai dengan hybrid. Dihadiri maksimum 20 persen, oleh masing-masing pimpinan dan AKD, plus masing-masing perwakilan satu fraksi, dan kami memperketat sekali tamu yang datang," sebutnya.

Tamu DPR Diperiksa

Sementara itu, tamu yang memasuki kompleks parlemen akan diperiksa. Bagi tamu yang tak memiliki kepentingan tinggi, diminta meninggalkan kompleks gedung MPR/DPR RI.

"Ya semua tamu akan diperiksa untuk melihat antigen yang 24 jam atau PCR 2x24 jam. Semua tamu juga sudah diarahkan yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan urgensi tinggi kami minta untuk sementara tidak ada di lingkungan parlemen. Atau kami akan tolak masuk. Kami akan lakukan itu secara ketat hingga akhir Juni," imbuhnya.

Simak juga 'Pimpinan DPR Usul Jakarta Semi Lockdown di Akhir Pekan':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/zak)