detik's Advocate

Suami Saya Suka Nyundut Rokok Saat Bercinta/Sadomasokis, Apakah Dibolehkan?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 08:52 WIB
Ilustrasi KDRT
Foto ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/kieferpix)
Jakarta -

Bergaul di ranjang bagi suami istri merupakan bagian dari ibadah. Tapi bagaimana bila suami menyakiti istri dalam kontak tersebut, seperti memukul, menyundut rokok, dan melecut?

Hal ini diceritakan oleh salah seorang pembaca detikcom, Z, dari Jawa Timur. Ia meminta identitasnya dirahasiakan. Berikut penuturannya:

Selamat malam detik's Advocate
Perkenalkan saya Z tinggal di Jawa Timur. Mohon identitas saya ditutup rapat-rapat.

Saya seorang istri yang telah menjalin rumah tangga selama 3 tahun. Awalnya, hubungan kami di ranjang biasa, tidak ada masalah. Namun setahun terakhir, suami saya mulai meminta yang aneh-aneh.

Malah dalam beberapa kesempatan berhubungan suami istri, suami saya suka memukul bagian tubuh saya, pernah juga menyundut pakai rokok. Di sebuah malam, suami saya mengikat tangan saja dan memecut/melecut dengan cemeti.

Awalnya saya kaget dan mentolerir. Tetapi makin ke sini, saya tidak tahan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah tindakan suami saya itu dibenarkan secara hukum?

Mohon jawabannya

Salam

Z

Jawaban:
Sebelumnya, kami ikut bersimpati atas apa yang ibu alami. Kami juga mengucapkan terimakasih karena telah menghubungi detik's Advocate dan memberikan kepercayaan untuk menjawab masalah ibu.

Pertama-tama, berdasarkan cerita ibu Z, maka bisa kami kategorikan hubungan seks yang suami lakukan masuk kategori Sadomasokis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Sadomasokis adalah berkenaan dengan sifat menyakiti pasangan sebelum melakukan hubungan seks.

Untuk menjawab masalah ibu, ada dua rujukan UU. Pertama, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 menyatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kedua, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun Pasal 2 (1) berbunyi:

Lingkup rumah tangga meliputi :
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan Pasal 5 menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Apa yang ibu Z alami, masuk kategori kekerasan seksual. Tindakan suami ibu Z tidak diperbolehkan secara hukum karena ibu keberatan dan merasa menjadi korban kekerasan seksual.

Hal itu disebutkan dalam Pasal 8 UU PKDRT:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Secara hukum, aturan di atas berlaku juga bagi suami terhadap istrinya. Ancaman hukumannya tidak main-main, yaitu maksimal 12 tahun penjara. Namun delik ini adalah delik aduan. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 46 UU PKDRT:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Atas permasalahan ibu Z, kami memberikan beberapa pilihan solusi:

1.Ajak diskusi suami ibu terlebih dahulu, mengapa melakukan sadomasokis. Ungkapkan bila ibu keberatan dan tidak menyukai cara-cara tersebut.
2.Bila diskusi menemui jalan buntu, bisa ajak bantuan keluarga untuk mencari jalan keluar terbaik. Sebelum mengambil langkah hukum.
3.Mengambil langkah hukum:
a.Mengajukan gugat cerai untuk menyudahi hubungan pernikahan.
b.Mengadukan kasus itu ke Polres setempat untuk diproses lebih lanjut terkait perlakuan sadomasokis yang dialami ibu Z. Aduan ini bersifat wajib, sebagaiman tertulis di Pasal 53 UU PKDRT:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Sekedar informasi, peraturan di atas juga diatur dalam RUU KUHP, di mana Pemerintah dan DPR akan mengesahkan dalam waktu dekat.

Demikian jawaban kami semoga bisa memberikan solusi dan masalah rumah tangga ibu mendapat solusi jalan terbaik.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate:

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya dan akan ditayangkan di detikcom, baik dalam bentuk artikel ataupun visual.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

Simak juga 'Bisakah Pidanakan Pasangan Gegara Batal Nikah?':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)