BKN: Materi Tes CPNS Tak Cocok untuk TWK KPK

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 18:05 WIB
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Komisioner Komans HAM Chorul Anam jumpa pers di Kantor Komnas HAM
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (Kadek Melda/detikcom)
Jakarta -

Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan proses pembuatan soal tes wawasan kebangsaan (TKW) KPK. Bima mengatakan bahwa soal TWK KPK tak cocok dengan materi tes CPNS sehingga perlu dibuat bersama.

Bima awalnya menjelaskan TWK itu telah diatur dalam undang-undang. Bima menyebut BKN diberi mandat untuk melakukan TWK KPK ini.

"TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang. Ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk membuat perkom. Bahwa kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena di undang-undang ada wawasan kebangsaan, bukan nama yang lain karena itu mengacu pada aturan perundang-undangan. Jadi itu ada dan kemudian BKN mendapatkan mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima setelah memberikan klarifikasi di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021).

Bima mengatakan tes wawasan kebangsaan yang dimiliki BKN saat itu adalah tes untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dia mengatakan materi itu tidak cocok dengan pegawai KPK.

"BKN punya instrumen TWK, tapi tidak sesuai untuk KPK karena yang dinilai adalah orang-orang yang senior, sudah lama berada di KPK. Ada deputi, kepala biro, direktur, penyidik utama, itu jabatan pertama. Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level, jadi tes ini kami rasakan tidak pas kalau digunakan untuk penjabat yang sudah menjabat," jelasnya.

Oleh karena itu, BKN bersama tim asesor kemudian membuat soal bekerja sama dengan tim psikolog TNI Angkatan Darat dan BNPT. Namun Bima tidak menjelaskan detail alasan menggaet tim psikolog Angkatan Darat itu.

"Jadi ada proses untuk mencari itu, prosesnya sudah saya sampaikan tadi, kenapa kok menggunakan instrumen yang dimiliki dinas psikologi Angkatan Darat, itu panjang ceritanya, kenapa sampai jam 5 ya karena menceritakan yang panjang itu. Itu yang digunakan, kenapa itu yang digunakan? Karena itu adalah satu-satunya alat instrumen yang tersedia yang valid, nggak ada yang lain, jadi kami menggunakan the best available instrument yang ada," jelasnya.

Bima mengatakan pada TWK KPK itu dilakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.

"Instrumen itu tidak berdiri sendiri. Jadi hasil IMB-68, indeks moderasi bernegara 68 itu tidak berdiri sendiri tapi ada wawancaranya. Tapi di tengah-tengah itu kemudian untuk memperkuat informasi yang ada dalam IMB-68 itu dilakukanlah profiling. Jadi tiga metode inilah yang digunakan untuk menilai teman-teman di KPK agar memenuhi syarat menjadi ASN," kata dia.

Lebih lanjut Bima mengatakan, dari hasil tes itu, ditemukan pegawai yang lolos sebanyak 1.274. Sedangkan 75 orang tidak lolos.

"Hasilnya ada 1.274 yang memenuhi syarat dan awalnya 75 yang tidak memenuhi syarat. Kemudian dalam rapat koordinasi itu kemudian kita bahas lagi, apakah bisa 75 ini dikurangi lagi sehingga ada yang bisa 'memenuhi syarat'. Itu sudah dilakukan. Rapat koordinasinya dihadiri oleh semuanya dan bersama asesornya juga dan itu juga kita coba apakah ada variabel yang bisa kita commit, kita hilangkan agar orang-orang ini bisa memenuhi syarat, ada jadi hasilnya 51 dan 24. Nah, yang 51 ini bagaimana ini keputusan bersama, ada asesor yang melaksanakan TWK dan KPK juga kemudian diputuskan kalau 51 ini tidak memenuhi syarat," tutur dia.

Bima mengatakan hasil TWK ini juga telah dibahas dalam rapat koordinasi. Dia menegaskan, dalam TWK ini, BKN tidak bekerja sendirian.

"Ini kan dari rapat koordinasi itu, jadi tidak sendirian. Ini adalah kesimpulan rapat yang memutuskan hasilnya seperti itu. Jadi ini adalah data-data yang dievaluasi dan itu juga sudah kami sampaikan ke Komnas HAM untuk melakukan evaluasi kembali," katanya.

(lir/dhn)