Meneg BUMN Tak Pusingkan Hak Angket Blok Cepu

Jakarta - Meneg BUMN Sugiharto tidak terlalu memusingkan hak angket Blok Cepu yang coba digencarkan FPDIP DPR. "Itu adalah hak anggota DPR," kata Sugiharto.Pernyataan Sugiharto menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2006).Jumpa pers itu digelar usai rapat terbatas bilang polkam yang dipimpin Menko Polhukam Widodo AS. Rapat dihadiri Menhan Juwono Sudarsono, KaBIN Syamsir Siregar, Meneg BUMN Sugiharto dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Rapat membahas Blok Cepu dan Freeport."Yang penting kita, pemerintah, menjelaskan yang sesungguhnya terjadi," imbuh Sugiharto.Menurutnya, proses politik itu adalah proses demokrasi. "Saya serahkan ke DPR. Saya selaku eksekutif melakukan tugas-tugas negara dengan baik tanpa melanggar UU yang berlaku," jelas kader PPP ini.Sugiharto juga ditanya alasan mengapa pemerintah menyerahkan panglima operasi Blok Cepu ke ExxonMobil. "Apa artinya itu dalam manajemen? Kalau Pertamina yang saat ini memroduksi lapangan minyak 20 ribu tidak mampu mengelolanya, risikonya ada di rakyat. Padahal haknya Pertamina hanya 6,75%. Haknya Exxon 6,75% juga, haknya Pemda 1,5%, selebihnya untuk rakyat. Kalau Cepu tertunda, 93,25% interest Indonesia tertahan. Pertamina juga belum mampu," beber eks Direktur Keuangan PT Medco Energy International Tbk ini."Saya bukannya membela Pertamina. Tapi saya tidak ingin mencederai rasa keadilan rakyat yang juga punya hak untuk memroduksi Cepu," imbuhnya.Dijelaskan, Pertamina punya 71 lapangan minyak dan 7 lapangan dioperasikan sendiri. Sedangkan selebihnya dengan kerjasama seperti melalui Technical Assistance Contract (TAC) dan Joint Operation Body (JOB).Dan dari 7 lapangan yang dioperasikan sendiri Pertamina itu, Pertamina hanya mampu memroduksi 40 ribu barel per hari. Dari 40 ribu itu, yang terbesar hanya 20 ribu."Jadi kita jangan membela perusahaan yang tidak efisien. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau iu ditunda, APBN dan fiskal kita sangat berbahaya," ujar menteri kelahiran Medan 29 April 1955 ini."Jadi, Blok Cepu itu bukan diberikan kepada Exxon. Tapi mengopeasikan secara bersama-sama dan itu akan diaudit dalam pengoperasiannya," demikian Sugiharto. (nrl/)