Menkes soal PPKM Mikro, PSBB, atau Lockdown: Esensinya Kurangi Mobilitas

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 11:04 WIB
Jakarta -

Lonjakan kasus COVID-19 terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sejatinya apa pun nama kebijakannya hampir sama, tetapi intinya adalah membatasi pergerakan.

"Sebenarnya nama PPKM mikro, nama PSBB, nama lockdown, esensinya bukan di namanya, esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas. Bagaimana kita mengurangi pergerakan, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang PPKM Mikro," kata Budi, dilansir dari CNN Indonesia TV, Selasa (22/6/2021).

Budi mengungkap arahan Presiden Jokowi adalah membatasi pergerakan di daerah zona merah, misalnya membatasi mobilitas antara 75 dan 100 persen. Namun nama kebijakannya tetap PPKM Mikro, tetapi intinya adalah membatasi mobilitas.

"Nah sekarang yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah-daerah merah seperti Jakarta gitu ya, antara 75 persen sampai 100 persen total itu kita batasi, namanya apa ya memang kita menggunakan nama PPKM Mikro, tapi intinya kita menggunakan pembatasan pergerakan warga secara signifikan supaya memang laju penularannya kita bisa kendalikan," ungkapnya.

Tidak hanya mengurangi pergerakan, Budi juga meminta agar testing, tracing, dan treatment ditingkatkan di daerah yang menjalankan PPKM Mikro. Misalnya dari semula target testing 1 per 1.000 per minggu, ditingkatkan kembali.

"Jadi banyak yang menyampaikan, Pak, testing-nya kita sudah 1 per 1.000 per minggu itu adalah standar WHO kalau positivity rate-nya 5 persen. Kalau positivity rate-nya 15 persen, artinya penyebaran penyakit itu sudah lebih tinggi dari yang standar harus dinaikkan mungkin jadi 2 per 1.000 atau 5 per 1.000," ujar Budi.

"Kalau positivity rate-nya sudah 40 persen atau 50 persen seperti yang kita lihat di beberapa kabupaten/kota itu testing-nya mungkin harus dinaikkan sampai 100 per 1.000. Jadi selain membatasi pergerakan yang paling penting dan fundamental arahan Pak Presiden diimplementasi lapangan di PPKM mikro adalah testing dan tracing-nya harus benar-benar dilakukan dengan cukup dan juga dengan disiplin," sambungnya.

Pemerintah fokus terhadap implementasi pembatasan pergerakan dan testing, tracing, dan isolasi warga. Aparat TNI dan Polri akan dilibatkan agar membuat masyarakat lebih disiplin protokol kesehatan dan juga mau dites.

"Saya imbau saya ajak testing itu untuk mengetahui apakah kita kena atau tidak itu bukan hanya melindungi kita, itu mencegah penularan ke anak kita dan lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, desakan agar pemerintah mengambil kebijakan lockdown datang dari berbagai pihak, salah satunya dari politikus PKS. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan me-lockdown Ibu Kota. PKS menantang Anies mengambil keputusan berani.

"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

(yld/imk)