Pengampunan Pengemplang BLBI, Pendidikan Moral yang Buruk

Jakarta - Sebanyak 8 pengemplang BLBI mendapat pengampunan pemerintah. Hal ini merupakan pendidikan moral yang sangat buruk bagi generasi muda."Itu dapat merusak generasi muda mendatang," sesal Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berpidato dalam pembukaan acara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta periode 2006-2010 di Hal Basket Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2006).Tifatul menekankan, pengampunan itu merupakan preseden dan sinyal yang tak baik bagi masyarakat. Seolah-olah permasalahan kita hanya ekonomi semata. "Permasalahan yang paling pokok adalah moral. Ekonomi kita bobrok karena moral kita yang jelek," tegas Tifaful.Pada Jumat 17 Maret, pemerintah memutuskan memberi kesempatan pada 8 obligor kelas kakap untuk membayar utangnya hingga akhir tahun 2006. Kalau lunas, mereka dijamin takkan mendapat tuntutan hukum. Kedelapan pengemplang BLBI yang hoki itu adalah: Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank BIRA), James Januardy (Bank Namura Internusa), Adi Saputra Januardy (Bank Namura Internusa), Omar Putiray (Bank Tamara), Lidya Mochtar (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa), Agus Anwar (Bank Pelita Istimarat).Sebagai informasi, 3 dari 8 pengemplang di atas pernah 'menembus' Istana Presiden pada awal Februari silam yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan.RUU APPPada bagian lain pidatonya, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga menyayangkan aksi masyarakat yang menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) karena RUU ini merupakan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki moral bangsa Indonesia."Mereka bersekongkol, berorganisasi dan mengarahkan opini yang menyesatkan, yang jelas-jelas dapat merusak moral, dan akhlak generasi muda kita," kata Tifatul.Tifatul juga menyayangkan pemberitaan di media massa yang mem-blow up aksi menolak RUU APP agar tidak disahkan menjadi UU. (nrl/)