Tak Cuma Lockdown, Pemerintah Didesak Juga Lakukan Ini demi Redam Corona

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 17:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab soal usulan lockdown akhir pekan. Anies menekankan wilayah DKI Jakarta tidak akan menerapkan kebijakan tersebut
Ilustrasi lockdown di Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban mendorong pemerintah melakukan lockdown. Sebab, situasi perkembangan kasus Corona saat ini dinilai sudah serius.

"Kondisi sekarang amat serius. Jadi mengenai membatasi pergerakan masyarakat. Mau mikro mau PSBB, rem darurat, atau lockdown. Mengapa memilih kata lockdown? Karena istilah ini lebih tegas," kata Prof Zubairi ssat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Kendati demikian, menurutnya, lockdown harus memiliki konsekuensi. Dia mencontohkan lockdown juga dibarengi dengan pembatasan kendaraan.

"Apakah lockdown sudah cukup? Tidak, harus konsekuen membatasi pergerakan itu juga kendaraannya dibatasi. Ganjil-genap, misalnya," ungkapnya.

Dia juga mendorong pemerintah terus memperbanyak tes Corona. "Apa yang harus dilakukan selain lockdown? Yaitu tes. Tes kita pernah 50 ribu. Sekarang amat jarang," lanjutnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa sebelum memberlakukan lockdown, semua harus sepakat kondisi saat ini sudah darurat. Jika kondisinya sudah darurat, tata laksana juga darurat.

"Kita harus sepakat dulu, bahwa kondisi sekarang ini darurat. Angka yang terinfeksi banyak. Rumah sakit penuh. Masuk rumah sakit sukar. Kalau sudah sepakat darurat, tata laksananya darurat," ujarnya.

Simak video 'Bukan Lockdown, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 5 Juli':

[Gambas:Video 20detik]


Selanjutnya
Halaman
1 2