Komnas HAM Periksa Kepala BKN Terkait Polemik TWK KPK Besok

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 17:11 WIB
Beka Ulung Hapsara
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Bima Haria akan dimintai keterangannya besok.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM RI telah mendapatkan konfirmasi bahwa Kepala BKN RI akan hadir langsung untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM RI pada hari Selasa, 22 Juni 2021," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dalam keterangan tertulis, Senin (21/6/2021).

Beka berharap pemanggilan ini dapat membuat terang benderang perkara polemik TWK pegawai KPK. Dengan begitu, kata Beka, pihaknya dapat dengan segera melengkapi keterangan-keterangan dari berbagai pihak.

"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPK Choirul Anam berharap bisa lebih mendalami perihal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK kepada Bima Haria. Sebab, Komnas HAM membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Bima Haria.

"Kenapa? Karena ini pendalaman, kemarin sudah diwakilkan, kami sudah mendapatkan informasi-informasi yang bisa dijelaskan secara inkonstitusi oleh BKN, tapi ada pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan secara inkonstitusional oleh karenanya tetap harus yang memanggil yang bersangkutan," kata Komisioner KPK Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Komnas HAM juga sebelumnya telah memeriksa pimpinan KPK dan perwakilan BKN terkait TWK dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. Komnas HAM menemukan adanya perbedaan pernyataan dari keduanya. Karena itu, Komnas HAM masih butuh mendalami persoalan tersebut.

"BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN, sehingga ini memang harus kita dalami lagi," ujar Anam.

(whn/mae)